Guru Paksa Siswi Pakai Jilbab di Sragen, Langgar Kebebasan Ekspresi Anak

Pemaksaan penggunaan jilbab kepada siswi di depan umum masuk dalam kategori bullying. Ketika anak menjadi korban kekerasan, hal ini menjadi tanggung jawab negara.

 Ilustrasi perundungan. (freepik)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi perundungan. (freepik)

Solopos.com, SRAGEN — Tidak ada aturan yang mewajibkan penggunaan jilbab dalam sekolah negeri. Adanya pemaksaan penggunaan jilbab di SMAN 1 Sumberlawang, Sragen, oleh guru matematika, Suwarno kepada siswi, S, merupakan salah satu pelanggaran hak anak dalam kebebasan berekspresi.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah Wilayah VI, Sunarno, saat dihubungi Solopos.com pada Rabu (16/11/2022) mengatakan merujuk pada Permendikbud Nomor 59 Tahun 2022 tentang seragam sekolah, di sekolah negeri bebas menggunakan jilbab ataupun tidak.

PromosiAngkringan Omah Semar Solo: Spot Nongkrong Unik Punya Menu Wedang Jokowi

Direktur Yayasan Kakak Solo, Shoim Sahriyati, mengatakan kasus di SMAN 1 Sumberlawang terkait pemaksaan penggunaan jilbab kepada siswi di depan umum karena terjadi di depan teman-temannya hal tersebut masuk dalam kategori bullying.

“Karena tentu anak pasti merasa malu, ketakutan, tidak mau sekolah. Hal tersebut [pemaksaan penggunaan jilbab] tentu menyakiti anak, walaupun tidak secara fisik, tapi sakit secara psikisnya. Bullying tersebut masuk dalam kategori kekerasan, masuknya dalam kekerasan psikis,” terang Shoim.

Baca Juga: Guru Bully Siswi di Sragen, Ironi Sekolah Anti Perundungan

Yaitu pelanggaran anak atas ekspresi anak dengan memaksanya menggunakan jilbab. Jika ditarik mengenai hak anak, lebih lanjut ia menjelaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan baik dari kekerasan dan eksploitasi. Inilah yang dilanggar.

“Yang kedua, dari sisi kebebasan beragama dan berkeyakinan, ini menjadi salah satu tindakan intoleransi, yaitu intoleransi terhadap kebebasan ekspresi anak. Hak kebebasan beragama dan beryakinan ini ada dua yaitu internum dan eksternum,” terang Shoim

Internum dalam hak anak dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah bagaimana anak menyakini agama yang ia anut. Sedangkan ketika keyakinan tersebut diekspresikan, misalnya menggunakan jilbab, itu adalah aspek eksternum.

Anak berhak untuk menentukan dan meyakini agama Islam, namun memakai jilbab. Itu keputusan yang harus dihargai dan dihormati. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa seseorang. Karena itu, melekat dalam diri pribadi.

Baca Juga: Dipanggil Komisi IV DPRD Sragen, Guru Perundung Siswa: Saya Niat Menasehati

Kasus pemaksaan penggunaan jilbab menjadi kompleks, dan harus dibedah lebih lanjut. Karena masuk dalam intoleransi, sehingga harus ada solusi konkret terkait hal tersebut.

“Anak korban bullying masuk dalam kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus, sehingga harus mendapatkan hak rehabilitasi. Yaitu dengan tindakan atau intervensi yang diberikan kepada anak, yang berhubungan dengan situasi psikologisnya. Sehingga anak merasa nyaman untuk kembali ke sekolah.

Tanggung Jawab Negara

Menurut Shoim, ketika anak menjadi korban kekerasan, hal ini menjadi tanggung jawab negara, yaitu pemerintah daerah. Adakah tenaga yang mempunyai kapasitas untuk melakukan rehabilitasi terhadap anak di lingkup pemerintah kabupaten/kota.

“Kedua, dukungan keluarga penting, khususnya orang tua dalam memberikan support kepada anak sehingga kembali percaya diri untuk bersekolah lagi,” tambahnya.

Sekolah harus dikondisikan untuk belajar bahwa kasus kekerasan dan intoleransi tersebut tidak benar. Sehingga bagaimana ke depan tidak melakukan hal tersebut. Serta anak bisa diterima ketika kembali bersekolah dengan jaminan tidak ada bullying lagi.

Baca Juga: Sebut Ada Perundungan di Sekolah, DP2KBP3A Sragen Siap Damping Korban

“Kekerasan terhadap anak itu tidak bisa digeneralisasikan, karena berkaitan dengan kondisi psikis anak. Kalau bicara tentang kekerasan terhadap anak, memang menekankan pada zero tolerance, karena sekecil apapun tidak diaminkan,” ujar Shoim.

Sementara itu, Sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Akhmad Ramdhon, mengatakan bahwa pemaksaan penggunaan jilbab ini merupakan tindak kekerasan. Ini merujuk pada Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015.

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Selain Parang, Batik Motif Slobog juga Wajib Dihindari Tamu Pernikahan Kaesang

      Selain parang/lereng, ada motif batik lain yang wajib dihindari untuk dikenakana oleh tamu acara pernikahan Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono, yaitu motif slobog.

      Korsleting, 1 Rumah di Permukiman Padat Penduduk Delanggu Klaten Terbakar

      Diduga akibat korsleting, satu rumah di tengah permukiman Dukuh Sanggrahan, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu terbakar, Jumat (9/12/2022) dini hari.

      Solopos Hari Ini: Pesta Raya Demokrasi di Desa

      Pemilihan kepala desa (pilkades) di Sukoharjo menjadi pesta rakyat dan dirayakan dengan cara yang khas.

      Presien Jokowi Ungkap Momen Iriana hingga Bobby Menangis saat Siraman Kaesang

      Presiden Jokowi mengungkapkan momen Kaesang Pangarep, Ibu Negara Iriana, dan Bobby Nasution menangis saat acara siraman jelang pernikahan Kaesang di Sumber, Solo, Jumat (9/12/2022).

      Kalahkan Solo, Penurunan Kemiskinan di Sragen 2022 Tertinggi Kedua di Soloraya

      Persentase penurunan kemiskinan di Sragen tahun ini menjadi yang tertinggi kedua di Soloraya. Bahkan, dibandingkan persentase penurunan kemiskinan rata-rata di Jateng, Sragen masih lebih tinggi.

      Belum Nyerah! Tuntas Subagyo Yakin PKR bakal Berlaga di Pemilu 2024

      Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Tuntas Subagyo, optimistis partainya bakal lolos dan bisa berlaga di Pemilu 2024.

      Bermodal Rp500.000, Mantan KPM PKH di Sragen Kini Miliki 3 Warung Mi Ayam

      Juragan mi ayam dengan label warung Pak Ndut itu menyatakan keluar dari keluarga penerima manfaat (KPM) PKH tahun lalu dan kini sukses dengan memiliki tiga warung mi ayam di wilayah Masaran.

      Janur Kuning Melengkung dan Kembar Mayang dalam Pernikahan Adat Jawa

      Puluhan janur kuning melengkung mulai dipasang menjelang pernikahan adat Jawa, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Minggu (11/12/2022), selain janur kuning, kembar mayang juga ikut dipasang.

      Realisasi Pendapatan Pajak 2022 di Sukoharjo Naik 16,91%

      Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Sukoharjo Richard Tri Handoko menyebut capaian realisasi pajak daerah sampai dengan (30/11/2022) naik 16,91%.

      Bakesbangpol Karanganyar Gelar Penguatan Kerukunan Beragama, Ini Tujuannya

      Pertemuan bertujuan merawat kerukunan umat beragama dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan serta stabilitas negara.

      Ribuan Sukarelawan Jokowi akan Pakai Tanda Pengenal di Pernikahan Kaesang

      Saat ini terdata 13.000 orang lebih [sukarelawan] yang akan datang dan seluruhnya akan diberi tanda pengenal.

      Menang Lawan Petahana, Cakades Terpilih di Wonogiri Akan Rangkul Lawan

      Aris Wahyu Suryanto, mengatakan setelah dinyatakan terpilih dan mengalahkan cakades petahana nomor urut 2, Margono, akan berupaya membangun hubungan baik dengan pihak lawan

      Stok Darah PMI Karanganyar Hari Ini 9 Desember 2022

      Informasi mengenai stok darah di PMI Karanganyar hari ini, Jumat (9/12/2022), bisa disimak pada artikel ini.

      Nyam, Festival Durian Lokal Digelar 4 Hari di Selogiri Wonogiri, Ini Jadwalnya

      Di antara durian lokal yang dijual, berasal dari Sumatra, Kalimantan, hingga beberapa daerah di Jawa. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp100.000/tiga buah hingga Rp120.000/buah.

      Diawali Menteri Nyirami Kaesang, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Terakhir

      Ada tujuh pasangan yang melakukan siraman kepada calon manten Kaesang yang merupakan keluarga Presiden Jokowi serta menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md bersama istri.