Solopos.com, SOLO — Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyiapkan surat edaran untuk daerah-daerah terkait pelaksanaan program Jateng di Rumah Saja. Rencananya, program tersebut berlangsung pada akhir pekan ini.
Program tersebut merupakan respons atas keluhan Presiden Joko Widodo yang menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyebut gerakan tersebut masih kurang efektif lantaran hanya dilaksanakan dua hari, pada Sabtu dan Minggu. Ia ragu program tersebut bisa menekan persebaran Covid-19. Bahkan, ia menyebut gerakan itu berpotensi memunculkan masalah baru. “Kalau saya, enggak setuju. Enggak perlu lah dua hari di rumah. Tanggung kalau cuma Sabtu dan Minggu,” kata dia, kepada wartawan, Selasa (2/2/2021).
Baca juga: Siap-Siap! Program Jateng di Rumah Saja Berlaku 6-7 Februari 2021
Rudy, sapaan akrabnya, mengatakan sejumlah persoalan yang timbul di antaranya menimpa warung angkringan atau hik. Mereka biasanya mengebon pembayaran kepada supplier pada awal pekan untuk kemudian dibayar di akhir pekan. Ia menyebut pelaksanaan PPKM di Solo sejauh ini masih sesuai harapan. Tambahan kasus yang mencapai tiga digit, disebut Rudy, hanya pada hari-hari tertentu saat terjadi penumpukan hasil uji swab.
“Pelanggar mendapat sanksi, kerumunan bisa kita batasi. Masih sesuai harapan,” imbuhnya.
Takziah Jadi Masalah
Ia menampik pernyataan mobilitas masyarakat masih luar biasa saat PPKM berlangsung. Di Solo, pembatasan dan pelarangan hajatan masih dilakukan. Namun diakuinya, kegiatan takziah belum bisa dibatasi. “Evaluasi memang harus. Tapi kalau mau PPKM kemudian ekonomi juga harus berjalan itu seperti air dan minyak. Ekonomi itu suka enggak suka akan menimbulkan kerumunan,” kata Rudy.
Baca juga: Nekat Piknik ke Bali, Lima Bus Rombongan Pedagang Cepogo Digiring ke Asrama Donohudan
Pemkot Solo selama ini terus menjalankan 3T yakni tracing, testing, treatment. Tracing dan testing kerap membikin lonjakan kasus yang luar biasa. Sedangkan treatment adalah upaya menekan angka kematian. Apabila kematian bisa dicegah, maka kerumunan akibat takziah setidaknya bisa dikurangi.
Rudy juga mengusulkan agar tenaga maupun kapasitas uji swab bisa lebih cepat. Hasil uji yang lebih cepat keluar memungkinkan agar hasil tracing kontak juga bisa lebih cepat menjalani isolasi mandiri sehingga menekan penularan. “Kalau hari ini diperiksa, kemudian 15 menit hasilnya keluar seperti rapid test antigen itu pemutusan rantai kasusnya lebih cepat,” tandasnya.
Kebijakan Belum Jelas
Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Solo, Ahyani, mengaku bakal mengikuti petunjuk dari Pemprov Jateng. Detail terkait program tersebut bakal dicermati, mengingat banyak sektor yang bakal terdampak.
Baca juga: Pemerintah Butuh 20.000 Mahasiswa untuk Mengajar di Daerah Tertinggal, Berminat?
“Pelaksanaan seperti apa kan belum jelas juga. Enggak semua di rumah saja begitu, harus ada pengecualian. Harus tahu juga konsekuensi-konsekuensi ikutannya apa saja. Sekda yang menolak ya, ada, tapi mungkin enggak menolak, hanya menyampaikan pendapat,” kata dia, dihubungi terpisah.
Pihaknya mengaku bakal menyesuaikan dengan kondisi Solo, namun tidak bertentangan dengan keputusan dari Pemprov. Di antaranya, soal operasional Batik Solo Trans, pasar tradisional, dan lain sebagainya.
“Makanya harus ada kebijakan ikutan, kalau semua di rumah saja, kemudian BST tetap operasi ya, siapa yang naik. Begitu pula pasar tradisional atau pusat ekonomi lain. Kalau disuruh di rumah saja, yang mau ke tempat-tempat itu siapa. Kami masih belum jelas, keputusannya di Gubernur,” beber Ahyani.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
