Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. (Antara-Humas BKKBN)

Solopos.com, SEMARANG — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo mengukuhkan Perkumpulan Kepala Dinas Keluarga Berencana (Perkadis KB) di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2019) malam lalu.

Perkadis KB Indonesia Jawa Tengah menjadikan provinsi itu sebagai yang pertama memiliki organisasi sejenis. Wadah itu dibentuk untuk saling membantu dalam mewujudkan keluarga berkualitas melalui pengendalian penduduk, keluarga berencana (KB), dan ketahanan keluarga di Jateng.

Romlah, kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang, didaulat sebagai ketua farum kepala dinas pendukung BKKBN itu. Pengukuhan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Selain dihadiri Gubernur Ganjar Pranowo, pengukuhan yang dilaksanakan dalam rangkaian pertemuan Konsolidasi Program KKBPK tersebut juga dihadiri pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan BKKBN pusat, Kepala Perwakilan BKKBN Jateng, serta jajaran pejabat pengawas dan administrator.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa tahun 2020 merupakan tahun penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya pembangunan bidang pengendalian penduduk dan KB.

Hasto menyebutkan dalam RKP 2020 telah diformulasikan tiga kebijakan program KKBPK, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, menguatkan tata kelola Program KKBPK, meningkatkan akses terhadap layanan dan data kependudukan, dengan strategi pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta pendataan keluarga.

Dalam kegiatan yang dipublikasikan Kantor Berita Antara, Jumat (13/12/2019) tersebut, dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di BKKBN. Kepala BKKBN menyebut bahwa perjanjian kinerja yang telah disusun dan ditandatangani tidak ada artinya apabila tidak dikawal dalam pelaksanaannya dengan membangun ZI WBK/WBBM di lingkungan kerja masing-masing.

Menurut Hasto diperlukan penguatan akuntabilitas di tahun 2020 di masing-masing unit kerja melalui optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, pembangunan ZI WBK/WBBM, serta dengan mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber: Antara


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten