SOLOPOS.COM - Kepala BKKBN Hasto Wardoyo berbicara dalam sosialisasi, pembinaan dan penguatan program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama mitra kerja bagi tenaga lini lapangan eks-Karesidenan Kedu di Magelang, Jateng, Jumat (8/11/2019) . (Antara-Heru Suyitno)
Solopos.com, MAGELANG — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (8/11/2019), berkeluh kesah atas kurangnya jumlah keluarga berencana. Tak main-main, jumlah kekurangan itu lebih dari 26.000 orang.
"Secara nasional kita kekurangan penyuluh KB banyak sekali, tetapi kemampuan negara untuk itu terbatas. Makanya, kalau kami bertemu bupati atau wali kota, ya sharing-lah, dibebankan kepada kabupaten/kota dengan tenaga non-PNS untuk membantu sebagai penyuluh," kata Hasto Wardoyo.
Seusai sosialisasi pembinaan dan penguatan program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama mitra kerja bagi tenaga lini lapangan eks-Karesidenan Kedu di Magelang itu, ia menjelaskan secara nasional kekurangan penyuluh KB setelah dilakukan penghitungan lebih dari 26.000 orang. Untuk mencukupi kekurangan tersebut, pihaknya meminta bupati/wali kota untuk merekrut tenaga non-PNS.
Dalam acara yang dihadiri para penyuluh KB se-Kedu tersebut terungkap jika ada satu penyuluh KB yang melakukan penyuluhan di 10 desa. Hal ini dinilai belum ideal untuk menyukseskan program KB. "Idealnya satu desa satu penyuluh. Kurang banyak sekali, kalau di Jawa Tengah mungkin ditambah 2.500 baru cukup," katanya.
Guna mencukupi kekurangan penyuluh KB tersebut, selain berbagi dengan kabupaten/kota juga mendapatkan alokasi penerimaan CPNS. Tahun lalu BKKBN secara nasional mendapatkan alokasi penerimaan 800 CPNS, kemudian tahun ini sekitar 230-an. "Secara nasional tahun lalu 800 CPNS, tahun ini cuma 230 sekian CPNS. Jadi, saya nanti akan mengusulkan lagi," katanya.
Menyinggung kekurangan tenaga penyuluh terhadap penyuluhan KB, dia mengatakan kekurangan SDM tersebut mempengaruhi jika dihitung satu penyuluh untuk 10 desa dinilai berat. Oleh karena itu, katanya sebagai solusinya BKKBN memberdayakan masyarakat dengan peran pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD). Kemudian, ada juga sub-PPKBD yang berada di tingkat dusun.
"Memang mereka sering digaji dengan dana desa, gajinya ada yang Rp100.000-Rp150.000, solusinya begitu, jadi kalau penyuluh swadaya dari masyarakat banyak, solusinya itulah, tidak semua PNS," demikian Hasto Wardoyo.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya