Tutup Iklan

Dewan Pers Minta MK Tolak Uji Materi UU Pers

Dewan Pers berhadap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judical review atau uji materi Undang-undang No.40/1999 tentang Pers.

 Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh saat meluncurkan AMSI Crisis Center Covid-19, Selasa (27/7/2021). (Tangkapan layar)

SOLOPOS.COM - Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh saat meluncurkan AMSI Crisis Center Covid-19, Selasa (27/7/2021). (Tangkapan layar)

Solopos.com, JAKARTA — Dewan Pers berhadap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judical review atau uji materi Undang-undang No.40/1999 tentang Pers.

Heintje Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian, dan Soegiharto Santoso memberikan kuasanya kepada Kantor Hukum Mustika Raja Law mengajukan uji materi terhadap UU Pers pada 12 Agustus 2021. Mereka mengatasnamakan diri sebagai anggota Dewan Pers Indonesia.

Mereka mengajukan uji materi terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5). Pasal 15 ayat (2) huruf f berbunyi, “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut”. Dalam huruf f menyebut “Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan”.

Baca Juga : Giliran Anak, KPK Tangkap Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Pasal 15 ayat (5) berbunyi “Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Permohonan para pemohon dalam petitumnya meminta MK memutuskan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Permohonan pengujian judicial review UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus ditolak,” ujar Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh, dalam keterangannya, seperti dilansir liputan6.com, Sabtu (16/10/2021).

Muhammad Nuh menyebut persidangan 11 Oktober 2021. Pemerintah selaku salah satu termohon melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyampaikan pemerintah mengakui keberadaan Dewan Pers.

Baca Juga : Ada Campur Tangan Pemancing di 2 Tragedi Susur Sungai Ciamis dan Sempor

“Pemerintah menyebut para pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers. Pemohon juga tidak dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan UUD 1945,” kata dia.

Muhammad Nuh menyebut dalil pemohon tidak jelas. Pemerintah juga menyebut dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers. Pasal itu jelas memberikan nomenklatur Dewan Pers dan tidak ada nomenklatur lain.

Sehingga apabila, lanjut Muhammad Nuh, pemohon mendalilkan organisasinya bernama Dewan Pers Indonesia maka itu bukan nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers.

Baca Juga : Tragedi Susur Sungai Sempor Terulang, Tahun Lalu 10 Siswa Meninggal

“Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pers Indonesia tidak memerlukan penetapan dari Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden. Dan tidak ditanggapinya permohonan penetapan anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskiriminatif,” kata dia.

Muhammad Nuh juga menyampaikan pendapat pemerintah bahwa pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

“Dewan pers mengapresiasi dan terima kasih kepada insan pers, termasuk konstituen dewan pers dan seluruh elemen masyarakat. Telah bersama-sama mengawal kemerdekaan pers dengan memberikan perhatian terhadap perkara permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi ini,” kata Nuh.


Berita Terkait

Berita Terkini

Sejarah Hari Ini : 28 November 1975, Timor Timur Merdeka dari Portugal

Beragam perstiwa terjadi pada 28 November dan terangkum dalam Sejarah Hari Ini, salah satunya tentang pendeklarasian kemerdekaan Timor Timur.

Tiga Anggota Polisi di Labuhanbatu Sumut Dipecat, Penyebabnya Ini

Pemecatan ketiga polisi itu membuktikan Kepolisian Indonesia, dalam hal ini Polres Labuhanbatu, tidak pandang bulu menegakkan hukum.

Luapan Sungai Genangi Rel, Sejumlah Kereta Api di Bandung Tertahan

Luapan sungai Cikeruh naik sampai ke jalan kereta api di Bandung, juga membawa banyak sekali sampah dan ranting kayu

BMKG Peringatkan 13 Wilayah Jabar Rawan Banjir, Tapi Jangan Panik

Sebanyak 13 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dinyatakan rawan bencana banjir hingga banjir bandang pada akhir November ini.

Presiden Jokowi Patenkan 2 Obat Ini untuk Covid-19, Apa Saja?

Presiden Joko Widodo meneken dua Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap dua obat untuk pengobatan Covid-19.

Polres Metro Tangkap 18 Warga Kampung Boncos saat Pesta Narkoba

Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap 18 orang warga Kampung Boncos saat pesta narkoba, Sabtu (27/11/2021).

Begini Kondisi Mobil Ketua MPR Bamsoet, Kecelakaan saat Reli di Bekasi

Kondisi mobil yang ditumpangi Ketua MPR, Bambang Soesatyo, akrab disapa Bamsoet ringsek usai kecelakaan saat balap mobil di Rally Meikarta, Bekasi, Sabtu (27/11/2021).

Polisi Dalami Motif Pria Bekasi yang Aksinya Lecehkan Kitab Suci Viral

Polres Metro Bekasi Kota menangkap BF, 37, warga Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi karena aksinya viral diduga melecehkan kitab suci Alquran.

Pelaku Pengeroyokan Pelajar SMA Hingga Tewas di Bandung Ditangkap

Pelaku pengeroyokan pelajar SMA hingga tewas di Jalan Aceh, Bandung, dibekuk jajaran Polsek Bandung Wetan di Bandung.

Kongres Kaum Muda Kemukakan Delapan Tuntutan demi Indonesia Emas 2045

Kerinduan untuk menemukan kembali identitas bangsa Indonesia yang berakar pada tanah dan air menggelorakan keinginan kaum muda untuk menjadi bagian dalam proses penyusunan kebijakan

Ketua MPR Bamsoet Kecelakaan saat Reli di Bekasi, Begini Kondisinya

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengalami kecelakaan saat mengikuti balapan Sprint Rally 2021 di Meikarta, Bekasi, Sabtu (27/11/2021).

Lanjutan Kasus Macbook Rp67 Juta, Polisi Sebut Korban 18 Orang Lebih

Dirkumsus Polda Metro Jaya memperkirakan korban penggelapan barang mahal yang dilakukan dua kurir ojol fiktif lebih dari 18 orang.

PNS Telanjur Ajukan Cuti Libur Nataru, BKN Minta Batalkan

BKN memastikan ASN dilarang cuti selama libur Natal dan Tahun Baru 2022, kecuali bagi yang melahirkan dan sakit.

Waduh, 19 Kabupaten/Kota Sempat Alami Lonjakan Kasus Covid-19

Menkes Budi Gunadi menyampaikan persentase kenaikan kasus Covid-19 di sejumlah daerah tersebut memang terbilang kecil.

Tragis! Pria 68 Tahun Diterkam Buaya Saat Selfie, Begini Ceritanya

Seorang pria berusia 68 tahun diterkam buaya karena mengira reptil raksasa itu palsu dan terbuat dari plastik.

Varian Omicron Muncul di Afrika, Warga 8 Negara Dilarang Kunjungi AS

Sebagian besar warga negara non-AS yang telah berada di 8 negara di Afrika dalam 14 hari sebelumnya tidak akan diizinkan masuk ke Amerika Serikat.