Tutup Iklan

Dewan Pers Minta MK Tolak Uji Materi UU Pers

Dewan Pers berhadap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judical review atau uji materi Undang-undang No.40/1999 tentang Pers.

 Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh saat meluncurkan AMSI Crisis Center Covid-19, Selasa (27/7/2021). (Tangkapan layar)

SOLOPOS.COM - Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh saat meluncurkan AMSI Crisis Center Covid-19, Selasa (27/7/2021). (Tangkapan layar)

Solopos.com, JAKARTA — Dewan Pers berhadap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judical review atau uji materi Undang-undang No.40/1999 tentang Pers.

Heintje Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian, dan Soegiharto Santoso memberikan kuasanya kepada Kantor Hukum Mustika Raja Law mengajukan uji materi terhadap UU Pers pada 12 Agustus 2021. Mereka mengatasnamakan diri sebagai anggota Dewan Pers Indonesia.

Mereka mengajukan uji materi terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5). Pasal 15 ayat (2) huruf f berbunyi, “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut”. Dalam huruf f menyebut “Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan”.

Baca Juga : Giliran Anak, KPK Tangkap Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Pasal 15 ayat (5) berbunyi “Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Permohonan para pemohon dalam petitumnya meminta MK memutuskan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Permohonan pengujian judicial review UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus ditolak,” ujar Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh, dalam keterangannya, seperti dilansir liputan6.com, Sabtu (16/10/2021).

Muhammad Nuh menyebut persidangan 11 Oktober 2021. Pemerintah selaku salah satu termohon melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyampaikan pemerintah mengakui keberadaan Dewan Pers.

Baca Juga : Ada Campur Tangan Pemancing di 2 Tragedi Susur Sungai Ciamis dan Sempor

“Pemerintah menyebut para pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers. Pemohon juga tidak dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan UUD 1945,” kata dia.

Muhammad Nuh menyebut dalil pemohon tidak jelas. Pemerintah juga menyebut dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers. Pasal itu jelas memberikan nomenklatur Dewan Pers dan tidak ada nomenklatur lain.

Sehingga apabila, lanjut Muhammad Nuh, pemohon mendalilkan organisasinya bernama Dewan Pers Indonesia maka itu bukan nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers.

Baca Juga : Tragedi Susur Sungai Sempor Terulang, Tahun Lalu 10 Siswa Meninggal

“Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pers Indonesia tidak memerlukan penetapan dari Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden. Dan tidak ditanggapinya permohonan penetapan anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskiriminatif,” kata dia.

Muhammad Nuh juga menyampaikan pendapat pemerintah bahwa pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.

“Dewan pers mengapresiasi dan terima kasih kepada insan pers, termasuk konstituen dewan pers dan seluruh elemen masyarakat. Telah bersama-sama mengawal kemerdekaan pers dengan memberikan perhatian terhadap perkara permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi ini,” kata Nuh.


Berita Terkait

Berita Terkini

Cegah Covid-19 Omicron, Presiden Minta Vaksinasi Digenjot

Presiden Jokowi meminta vaksinasi Covid-19 terus digenjot untuk mencegah penularan varian Omicron.

Novel Baswedan dan 43 Eks Pegawai KPK Bergabung ke Polri

Semua eks pegawai KPK yang diberhentikan bersepakat bahwa opsi ASN Polri merupakan salah satu cara berjuang

Belum Terdeteksi, Omicron Belum Tentu Tak Ada di Indonesia

Belum terdeteksinya varian Omicron di Indonesia bukan tolok ukur bila varian ini tidak ada di Tanah Air.

Bertambah, 4 Mahasiswi Unsri Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual Dosen

Korban kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) bertambah menjadi 4 orang.

Hiii... Pendaki Gunung Salak Berubah Jadi Pocong

Kisah misteri kali ini tentang seorang pendaki Gunung Salak yang berubah menjadi pocong akibat pesugihan.

Kokoh! Ini Satu-Satunya Rumah Selamat saat Erupsi Gunung Semeru

Penampakan satu-satunya rumah yang masih berdiri kokoh seusai diterjang awan panas erupsi Gunung Semeru viral di media sosial.

PPKM Level 3 Batal, Ini Tanggapan Pakar Epidemiologi

Pakar epidemiologi asal Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, memberikan tanggapan atas keputusan pemerintah yang batal menerapkan PPKM Level 3 secara nasional.

+ PLUS Pesan Emansipasi "Yuni" Ditayangkan di Bioskop Mulai 9 Desember 2021

Yuni berlatar di Indonesia, tetapi film ini juga beresonansi dengan penonton di luar Indonesia karena mengangkat isu yang universal dan terjadi di belahan dunia lain, yaitu emansipasi perempuan.

Ketakutan Ditangkap Polisi, Bandar Narkoba Ini Eek di Celana

Seorang bandar narkoba eek di celana akibat ketakutan saat ditangkap polisi.

Buntut Anggota TNI Diduga Pukul Polwan, 3 Orang Diproses Hukum Militer

Anggota TNI yang diduga memukul seorang wanita polisi akrab disapa Polwan Polda Kalteng, Bripda Tazkia Nabila Supriadi, akan diproses menggunakan hukum militer.

Jadi Simpanan Pangeran Arab Saudi, Wanita Ini Dijatah Rp57 Juta/Hari

Wanita cantik dan seksi ini disebut-sebut sebagai simpanan pangeran Arab Saudi yang dapat jatah jajan Rp57 juta per hari.

Ramalan Jayabaya: Jawa Berkalung Besi

Ramalan Prabu Jayabaya dari Kerajaan Kediri sampai saat ini masih dipercaya sebagai mitos oleh sebagian orang Jawa.

Ekspedisi Ekonomi Digital 2021, Xpora Bikin Perluas Pasar Ekspor UMKM

Produk Xpora BNI membuat pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mampu memperluas pasar ekspor.

Gunung Semeru Erupsi, 3 Gunung Berapi di Indonesia Siaga, 11 Waspada

Erupsi yang terjadi di Gunung Semeru memengaruhi aktivitas gunung berapi lain di Indonesia, di mana tiga berstatus Siaga dan 11 lainnya Waspada.

Pengin Usir Ular, Pria Amerika Ini Malah Bakar Rumah Sendiri

Sebuah rumah di Maryland, Amerika Serikat (AS) secara tidak sengaja dibakar hingga hangus tak tersisa oleh pemiliknya sendiri.