Solopos.com, SOLO – Kalangan pengembang atau developer perumahan masih menunggu kepastian kenaikan harga rumah subsidi yang masih dalam proses pembahasan di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kenaikan harga rumah subsidi diharapkan mampu memberikan kepastian pasar seiring kenaikan harga bahan bangunan selama beberapa waktu terakhir.
Promosi Telkom Apresiasi Wahyu, Warrior Telkom Akses yang Viral karena Bantu Petani
Sejak 2020, belum ada penyesuaian harga rumah subsidi oleh pemerintah. Padahal, harga bahan bangunan dan bahan bakar minyak (BBM) terus mengalami kenaikan sepanjang tiga tahun terakhir.
Kalangan pengembang mengkhawatirkan pasokan rumah subsidi bakal anjlok jika pemerintah tak segera melakukan penyesuaian harga rumah subsidi.
Apabila kenaikan harga rumah subsidi segera diberlakukan otomatis mengerek pasokan rumah subsidi sepanjang 2023.
“Sebagian besar anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Soloraya merupakan pengembang rumah sederhana bersubsidi. Laporan dari beberapa anggota, tingkat penjualan properti sedikit turun selama periode Januari-Februari,” kata Ketua Apersi Soloraya, Samari, saat berbincang dengan Solopos.com, Sabtu (25/2/2023).
Menurut Samari, para pengembang masih menunggu janji pemerintah yang akan menaikan harga patokan rumah subsidi antara lima persen-tujuh persen. Dia berharap kenaikan harga rumah bersubsidi bisa segera diberlakukan lantaran tak kunjung naik selama tiga tahun.
Bagi kalangan pengembang perumahan, penyesuaian harga rumah subsidi yang terus tertunda memberatkan para pengembang dari sisi biaya operasional.
“Kekhawatiran pasti ada, termasuk kualitas struktur bangunan rumah subsidi. Harga rumah subdidi tak sejalah dengan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) dan material bangunan,” ujar dia.
Sementara itu, Sekjen Developer Properti Indonesia (Deprindo), I Gede Teguh Pratama mengatakan penyesuian harga rumah subdisi diperkirakan bakal berpengaruh positif terhadap pasar properti di setiap daerah, termasuk Soloraya.
Terlebih, wilayah Soloraya diperkuat dengan pembangunan infrastruktur yang masif.
Gede memproyeksikan membangun 600 unit rumah subsidi di wilayah Sragen, Karanganyar, dan Boyolali. Perinciannya, 400 unit di Boyolali dan 200 unit di Sragen dan sebagian Ngawi, Jawa Timur.
Tak menutup kemungkinan, ada penambahan unit rumah subsidi apabila permintaan dari konsumen melonjak tajam.
“Tantangan sektor properti cukup besar karena harga material bangunan terus menerus naik. Harus ada penyesuaian harga rumah subdisi agar para pengembang bisa berkontribusi membantu pemerintah merealisasikan program satu juta unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
