Solopos.com, SUKOHARJO — Sekretaris Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo, Sigit Hartono mengatakan pekerja tidak perlu bantuan sosial, yang mereka butuhkan adalah kepastian kelangsungan kebutuhan hidup pekerja melalui upah yang layak, Senin (5/9/2022).
“Artinya kalau upahnya layak mampu membeli itu tidak ada persoalan, yang menjadi persoalan dampak Covid-19 yang masih kami rasakan. Teman-teman kami ada yang dirumahkan di PHK [pemutusan hubungan kerja] dan lainnya,” kata Sigit.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
“Sementara kenaikan BBM direspon juga dengan kenaikan harga bahan pokok,” tambah Sigit saat menggelar demo kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sukoharjo, Senin.
Sigit meminta ada kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) atau upah buruh yang layak secepatnya. Selama ini indikator terhadap kebijakan upah terlalu banyak, sehingga hasil akhirnya justru berada di bawah angka yang diharapkan pekerja.
Lebih lanjut menurutnya jika beberapa waktu lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia, upah pekerja masih berdasarkan survei kebutuhan hidup layak, otomatis inflasi dan harga pasar terkoreksi.
Baca juga: Pemerintah Naikkan Harga BBM, Buruh Tuntut Upah Layak
“Harapannya upah buruh menjadi layak dan kembali mampu mencukupi kebutuhan. Tapi yang terjadi sekarang UU Cipta Kerja semua dipangkas. Buruh semakin dihantui kecemasan akibat inflasi, ancaman PHK akibat pandemi. Ini mengkhawatirkan kami semua,” kata dia.
Perwakilan serikat pekerja PT Danrilis, Sugiarti juga mengaku bingung dengan kenaikan harga BBM karena makin membuat buruh kepepet.
“Dengan harga Pertalite Rp7.600/liter kemarin saja daya beli kami sudah sangat mepet. Bahkan kami ibu-ibu yang seharusnya di rumah menerima gaji dari suami rela bekerja demi memenuhi kebutuhan bersama,” jelasnya.
“Tolong sekali saya mohon ini di sampaikan. Dengan kenaikan BBM kami harap diimbangi kenaikan upah yang setara. Agar kami bisa menyeimbangkan daya beli. Tolong sekali kami didengarkan mewakili seorang ibu dan buruh,” imbuhnya.
Sugiarti mengatakan selama ini pemerintah menjanjikan bantuan, sementara bagi pekerja yang berada di lingkungan masyarakat sering kali tidak menjadi sasaran. Buruh selama ini dianggap sudah punya pendapatan atau upah layak dan tidak perlu bantuan.
Baca juga: Pria Lulusan SD di Bener Klaten Ini Ahli Bikin Gitar tapi Tak Jago Memainkannya
Hal itu disampaikan Sugiarti saat demo penolakan kenaikan BBM bersama Forum Peduli Buruh (FPB) Kabupaten Sukoharjo dan aliansi buruh di Sukoharjo, Senin (5/9/2022).
Seperti diketahui pada Sabtu (3/9/2022) pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis Solar, Pertalite dan Pertamax. Masing-masing menjadi Rp6.800 per liter untuk Solar, Rp10.000 per liter untuk Pertalite, dan Rp16.500 per liter untuk Pertamax.
Ketua FPB Kabupaten Sukoharjo, Sukarno mengatakan kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah.
“Dampaknya sangat luas. Kami selaku buruh, dari tiga tahun semenjak pandemi kenaikan upah tidak lebih dari 1%. Sementara harga pokok naik terus lebih dari 1%,” jelas Sukarno.
“Kalau upah itu rendah kebutuhan tinggi kami juga akan jebol tidak akan bisa mengikuti harga pasar,” jelas Sukarno lagi dalam audiensi dengan Kapolres Sukoharjo dan Sekretaris Komisi IV di kantor DPRD Kabupaten Sukoharjo.
Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Ratusan Buruh Demo di Depan Gedung Grahadi Surabaya
Kenaikan BBM menurutnya hanya akan membuat para buruh nombok. “Inflasi sudah diangka 5% pastinya ini juga akan naik enam koma sekian. Kami mohon bisa menyampaikan aspirasi kami ke DPR RI pusat,” kata Sukarno dalam demo buruh di Sukoharjo tersebut.
Sementara itu Sekretaris Komisi IV, Sukardi Budi Martono mengapresiasi penyampaian aspirasi masyarakat itu dengan tertib. Pihaknya mengatakan akan mengawal perwakilan demo buruh di Sukoharjo tersebut untuk bertemu dengan DPR RI.
“Nanti kami akan carikan waktu mengawal panjenengan supaya bisa ketemu dengan wakil panjenengan di sana. Karena penentu itu bukan DPR Kabupaten tetapi DPR RI,” jelasnya.
Dalam unjuk rasa itu ratusan buruh mengenakan pakaian biru, lengkap dengan bendera dan beberapa spanduk bertuliskan keluhan.
Baca juga: Buruh akan Mogok Nasional 3 Hari, Ini 5 Tuntutan Buruh
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
