Solopos.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, memberikan batas waktu selama sepekan kepada bupati/wali kota di Jateng untuk segera menginput data kemiskinan di daerahnya masing-masing. Hal itu menyusul data kemiskinan di Jateng yang dianggap belum update karena sejumlah kepala daerah enggan memperbarui atau menginput data.
Desakan agar bupati dan wali kota di Jateng membarui data kemiskinan di wilayahnya itu disampaikan Ganjar saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Kemiskinan Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (13/2/2023). Ganjar mengatakan setelah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah, dirinya menemukan ada daerah yang belum membarui data kemiskinan.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Padahal, menurutnya sinkronisasi data penting agar kemiskinan di Jateng bisa cepat dan tepat sasaran. “Maka hari ini kami kejar [data terbaru], agar data mereka bisa masuk. Tadi ada yang menawar minta waktu dua pekan. Enggak! Saya hanya kasih satu pekan saja. Kalau enggak begitu nanti enggak cepat,” tegas Ganjar.
Ganjar menilai penanganan sektor dan sub sektor harus segera dilakukan pemerintah kabupaten dan kota. Salah satunya terkait penanganan faktor kemiskinan non makanan seperti jamban, listrik, rumah tidak layak huni, hingga sekolah.
“Maka ini kita minta seluruh data yang ada di sana. Kedua, juga diinternalisasikan dengan stunting,” ujarnya.
Dari evaluasi tersebut, lanjut Ganjar, diketahui masih ada daerah yang belum memasukan data dengan berbagai alasan. Di antaranya karena kepala desa yang masuk kategori miskin, tidak merasa desanya miskin.
“Nah ini, mindset ya. Bilang enggak usah takut enggak apa-apa, demi rakyat ini, demi menolong rakyat, jadi jangan gengsi, jangan ada takut untuk kami bantu,” katanya.
Terkait hal ini, Ganjar meminta kepala daerah memaksimalkan peran camat sebagai supervisor ke desa-desa. Pada evaluasi pekan depan, kata Ganjar, diharapkan sudah mulai terlihat hasil intervensinya.
Meski demikian, Gubernur Jateng itu tidak menyebutkan daerah mana saja yang dirasa tidak membarui data kemiskinan di wilayahnya. Kendati demikian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, angka kemiskinan di Jateng pada tahun 2022 mencapai 10,93 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Jateng pada tahun 2022 mencapai sekitar 3,83 juta jiwa.
Dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jateng, jumlah penduduk miskin terbanyak ada di Brebes dengan jumlah mencapai 290.660 jiwa atau 16,05% dari total penduduknya. Disusul Banyumas dengan 220.470 atau 12,48% dan Kebumen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 196.160 jiwa atau 16,41 persen.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
