Covid-19 Terus Meroket, Apa Kata Dokter?

Desakan agar pemerintah bertindak cepat untuk menanggulangi penyebaran virus corona yang meningkatkan Covid-19 disampaikan kalangan dokter.

 Dokter Spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan Erlina Burhan. Antara-BNPB)

SOLOPOS.COM - Dokter Spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan Erlina Burhan. Antara-BNPB)

Solopos.com, JAKARTA — Desakan agar pemerintah melakukan tindakan cepat untuk menanggulangi penyebaran virus corona yang meningkatkan Covid-19 disampaikan kalangan dokter. Sistem kesehatan Indonesia berpotensi kolaps apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan untuk menekan kasus positif Covid-19 belakangan hari ini.

Selama sepekan terakhir kasus positif Covid-19 di Indonesia meningkat 38,3%. Kasus kematian tercatat ikut mengalami kenaikan, angkanya mencapai 4,9%.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Erlina Burhan mengatakan kondisi sejumlah rumah sakit di beberapa daerah zona merah mulai padat. Bahkan,  lanjutnya, tenaga medis di rumah sakit tersebut harus memilah-milah pasien yang akan diberikan oksigen lantaran keterbatasan jumlah tabung atau titik saluran oksigen.

Baca Juga: Terima Pegawai KPK Gagal TWK, Begini Respons MUI...

“Pasiennya sangat banyak antre di IGD [Instalasi Gawat Darurat] dan membutuhkan oksigen segera. Ini menjadi masalah karena di IGD titik oksigen itu terbatas. Jika oksigennya ada sembilan, pasiennya ada 20, itu dilematis sekali,” kata Erlina, Jumat (18/6/2021).

Erlina menambahkan, peningkatkan pasien Covid-19 saat ini begitu cepat. Kondisi tersebut terlihat dari rerata tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit yang mencapai 80%. Khusus di Jakarta, tingkat keterisian tempat tidur di ruang isolasi mencapai 84%.

Keterisian ruang perawatan intensif (intensive care unit/ICU) berada di angka 95%. Pihaknya mendesak pemerintah meninjau kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro yang masih berjalan hingga saat ini.

Baca Juga: Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Soroti TWK KPK

Dia menilai selama ini pemberlakuan PPKM Mikro tak efektif lantaran implementasinya dilakukan secara sporadis dan tidak terukur. "Hasilnya ada PPKM yang ketat, ada yang tidak, bahkan tidak ada PPKM juga di banyak provinsi,” ungkapnya.

Hal tersebut diamini Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Agus Dwi Susanto. Dia menilai pemerintah seharusnya menerapkan kembali PPKM menyeluruh, terutama di Jawa melihat tingginya lonjakan kasus belakangan ini.

"PPKM Mikro ini saya rasa kurang tepat. Jadi lebih tepat PPKM seperti awal bulan Januari lalu, atau bahkan PSBB seperti tahun lalu. Itu akan lebih kuat dampaknya mengurangi transmisi penularan virus Covid-19 di dalam populasi," tegasnya.

Beban Fasilitas Kesehatan

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Isman Firdaus mengatakan tren penambahan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini sangat cepat. Hal tersebut tentunya menjadi beban bagi fasilitas kesehatan dan berdampak pada pasien penyakit lainnya yang sulit tertangani.

“Akhir-akhir ini pasien [penyakit] jantung tidak mendapatkan penanganan atau tatalaksana yang seharusnya karena rumah sakit terisi oleh pasien Covid-19. Ini akan meningkatkan risiko kematian pasien [penyakit] jantung yang merupakan pembunuh nomor satu,” ungkapnya.

Setali tiga uang, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Sally Aman Nasution mengatakan pihaknya saat ini menghadapi beban ganda. Pasalnya, pasien penyakit komorbid diluar pasien Covid-19 kembali mendatangi rumah sakit dengan kondisi kurang baik.

Baca Juga: Ada Zodiak Lebih Senang Melajang, Kamu Termasuk?

”Masyarakat yang kena komorbid, juga berhak mendapatkan pelayanan. Bagaimana kalau semuanya kolaps,” tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan PPKM Mikro sejauh ini dinilai masih cukup efektif dalam menekan laju penularan Covid-19 di tengah masyarakat. "PPKM Mikro adalah kebijakan yang dibuat untuk dapat mengendalikan kasus Covid-19 di hulu atau akar masalah yaitu komunitas secara lebih tepat sasaran," ujar Wiku dalam konferensi pers daring, Selasa (15/6/2021).

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman B. Pulungan mengatakan lonjakan kasus Covid-19 selama sepekan terakhir tidak hanya dialami kelompok dewasa. Kelompok anak-anak juga mengalaminya.

Baca Juga: Kabar Terbaru Covid-19: Ilmuwan Bikin Obat Murah...

Hal itu menurut Aman sangat mengkhawatirkan lantaran masih banyak rumah sakit yang tidak memiliki ruang ICU khusus untuk anak-anak yang terinfeksi Covid-19. “ICU khusus anak belum banyak dimiliki rumah sakit. Lalu, saat ini sumber daya manusia (SDM) juga jumlahnya menurun termasuk dokter dan perawat. Selain itu obat-obatan khusus anak juga tidak tersedia dan tidak masuk dalam skema BPJS [Badan Penyelenggara Jaminan Sosial] Kesehatan,” tuturnya.

Aman menjelaskan proporsi kasus Covid-19 pada anak usia 0-18 tahun di Indonesia mencapai 12,5% dari keseluruhan kasus. Adapun, untuk kasus kematian atau fatality rate mencapai 5% dari keseluruhan kasus kematian. "Dengan data tersebut, Indonesia menempati posisi pertama kematian anak akibat Covid-19 di dunia," tegasnya.

Berdasarkan fakta tersebut, Aman meminta semua kegiatan yang melibatkan anak usia 0-18 tahun dilakukan secara daring. Dia juga meminta orangtua mendampingi anak mereka saat beraktivitas daring maupun luring.  “Jangan membawa anak-anak keluar rumah apabila tidak benar-benar mendesak. Jaga anak kita,” pungkasnya.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Berita Terkait

Berita Terkini

Pengamat: Sidang Etik Napoleon Tak Perlu Nunggu Inkracht

Jika Polri masih menunggu putusan MA sama saja dengan menurunkan wibawa Kapolri.

Almarhumah Bu Ani Sangat Mengidolakan Sang Ibunda

Di akun Instagramnya pada 2018 silam, Ani Yudhoyono pernah mengunggah foto sang ibunda saat ulang tahun.

Anak di Bawah 12 Tahun Ngemol, Pengelola Targetkan Kunjungan Naik 10%

Kebijakan ini baru akan diuji coba di Jakarta, Bandung, Semarang, DIY, dan Surabaya.

Irjen Napoleon Perintahkan "Pak RT Penjara" Mengganti Gembok

Penganiayaan yang dilakukan Napoleon terhadap Muhammad Kece ini terjadi di Rutan Bareskrim Polri.

Duh, Ada Bupati Pecat Sekda karena Akan Jadi Rival di Pilkada

Bupati Sula mencopot Sekda tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Ibu Mertua Mantan Presiden SBY Berpulang di Usia 91 Tahun

Kendati begitu tidak disebutkan secara detail sakit yang diderita almarhumah.

Menggali Nilai-Nilai Pancasila dan Kebajikan Hidup dari Kota Lama Semarang

Direktorat Informasi dan Kominikasi Publik menggelar dialog interaktif menggali nilai-nilai Pancasila dan pelestarian dari Kota Lama Semarang.

Pameran UVO 2021, Perajin : Lebih Praktis, Bisa Promosi dari Rumah

Para perajin usaha kecil menengah (UKM), merasa terbantu dengan gelaran UKM Virtual Expo (UVO) II 2021 yang diselenggarakan Pemprov Jateng.

Puan Maharani Terima Beasiswa PIP, Begini Kisahnya...

Rano Karno mengaku terkejut ketika ada pelajar bernama Puan Maharani dan masuk dalam program PIP.

Alhamdulillah...Tak Ada Lagi PPKM Level 4 di Jawa dan Bali

Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan akan dilakukan uji coba pembukaan mal atau pusat perbelanjaan bagi anak usia di bawah 12 tahun.

Dipuji Bank Dunia, Airlangga: Vaksinasi dan Taat Prokes Cara Menangani Pandemi

Menurut Airlangga, pemerintah juga menekankan agar vaksinasi Covid-19 dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan (prokes).

Manfaatkan Posisi Jenderal, Napoleon Bonaparte Diduga Bisa Aniaya M Kece di Rutan Bareskrim

Napoleon Bonaparte diduga kuat bisa menganiaya Muhammad Kece di balik jeruji besi karena merasa seorang atasan.

3 Petugas Jadi Tersangka Kebakaran LP Tangerang

Tiga tersangka tersebut merupakan pegawai LP Kelas I Tangerang berinisial RE, S, dan Y.

Jokowi Bubarkan 3 BUMN, Namanya Mungkin Anda Baru Dengar

Presiden Jokowi membubarkan tiga BUMN dan menggabungkannya dengan perusahaan pelat merah lain untuk efisiensi.

Mau Donor Darah Saat Pandemi? Aman Kok!

Sebelum pandemi stok darah yang dimiliki PMI cukup untuk kebutuhan empat hari, pada masa pandemi berkurang menjadi hanya dua hari. Selain khawatir tertular Covid-19, masyarakat pun sulit mengakses fasilitas donor darah akibat pembatasan mobilitas.

Menpan RB Pastikan Tak Ada Perekrutan CPNS Tahun Depan, Hanya PPPK

Menpan RB, Tjahjo Kumolo, menyebutkan perekrutan CASN tahun depan hanya untuk PPPK tak ada CPNS.