Solopos.com, JAKARTA — Indonesia perlu melakukan upaya mitigasi guna mencegah situasi seperti yang terjadi di Sri Lanka. Negara beribukota Colombo tersebut tengah mengalami krisis politik dan ekonomi yang berimbas pada kebangkrutan.
“Indonesia perlu melakukan mitigasi pada faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya inflasi. Selain itu, Indonesia juga perlu merespons konflik geopolitik global dengan kebijakan yang tepat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (13/7/2022) seperti dilansir Antara.
Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan
Hasran menjelaskan, sebagaimana negara lain, Sri Lanka juga tidak lepas dari dampak kondisi global. Tapi selain itu, kondisi Sri Lanka juga dipicu oleh adanya salah urus atau mismanagement dan korupsi.
Ia melanjutkan, kondisi tersebut diperparah dengan kebijakan utang luar negeri yang tidak mempertimbangkan kemampuan bayar, tax cut (pemotongan pajak), hingga pelarangan impor pupuk kimia.
Kendati demikian, perekonomian Indonesia masih relatif jauh lebih aman dan terkendali kalau dibandingkan dengan Sri Lanka.
“Hal ini dapat terus dipertahankan kalau ekonomi dikelola dengan baik dan fokus pada mitigasi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi,” katanya.
Baca Juga: Sri Lanka Bangkrut, Berdampak ke RI? DPR Sudah Ingatkan Menkeu
Indonesia dan Sri Lanka memiliki kondisi makroekonomi yang tidak sama. Rasio utang terhadap GDP (Debt to GDP ratio) Sri Lanka berada di atas 107 persen dengan tingkat inflasi sekitar 54,6 persen pada Juni lalu.
Sementara itu, rasio utang terhadap PDB Indonesia pada akhir bulan Mei 2022 hanya 38,88 persen, jauh di bawah ambang batas yang diatur dalam UU Keuangan Negara yakni 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain itu, mayoritas utang Indonesia berupa surat berharga negara yang berdenominasi rupiah (lebih dari 70 persen). Berbeda dengan Sri Lanka yang terlilit utang valuta asing dalam jumlah besar dan mayoritas ialah utang luar negeri.
Inflasi Indonesia pada bulan Juni, walaupun terbilang tinggi kalau dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya, juga masih dalam kategori aman, yaitu sekitar 4,35 persen.
Baca Juga: Awas, Pada 2023 Rupiah Diprediksi Tembus Rp16.000 Per Dolar AS
Hasran menilai, kenaikan harga pangan dan energi di tingkat global mulai berdampak ke Indonesia dilihat dari inflasi atau kenaikan harga umum per Juni 2022 mencapai 4,35 persen.
Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus untuk menjaga keterjangkauan masyarakat terhadap pangan, salah satunya dengan memastikan ketersediaannya yang cukup di pasar sehingga dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.
Di saat yang bersamaan, penguatan kapasitas petani dan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional juga perlu diteruskan.
Indonesia, lanjut Hasran, juga perlu mewaspadai konflik-konflik geopolitik, terutama yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian ekonomi global. Terkait pangan, sangat penting bagi Indonesia dalam melakukan diversifikasi pangan melalui dua hal.
“Pertama, menemukan sumber impor baru agar tidak ada ketergantungan pada satu satu negara tertentu. Kedua, memperkuat sektor pertanian Indonesia melalui upaya modernisasi yang berkelanjutan,” imbuhnya.
Indonesia juga perlu tetap aktif dalam perdagangan internasional, fokus pada ekspor produk yang bernilai tinggi dan terbuka terhadap impor untuk menambah daya saing produknya. Tindakan proteksionis sudah terbukti tidak sejalan dengan tujuan pemulihan ekonomi nasional.
Baca Juga: Paling Tinggi Sejak 1981! Inflasi AS Sentuh 9,1 Persen pada Juni 2022
Terlalu Dibuat-Buat
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi menilai kekhawatiran sejumlah pihak terhadap kemungkinan Indonesia akan menghadapi situasi keamanan nasional yang bergejolak seperti Sri Lanka terlalu dibuat-buat.
“Kekhawatiran Indonesia akan menghadapi situasi seperti Sri Lanka itu terlalu dibuat-buat karena bagaimana pun belum ada indikasi yang menunjukkan Indonesia sebagai negara gagal,” ujar Burhanuddin dalam acara Rilis Survei Indikator Politik Indonesia bertajuk “Evaluasi Publik terhadap Kinerja Pemerintah dalam Bidang Ekonomi, Politik, Penegakan Hukum, dan Pemberantasan Korupsi”, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, di Jakarta, Senin (11/7/2022).
Penilaian yang dia sampaikan tersebut tidak terlepas dari survei Indikator Politik Indonesia pada 16 sampai 24 Juni 2022 yang menunjukkan adanya peningkatan penilaian baik dari responden terhadap kondisi keamanan nasional dibandingkan pada April 2022.
Sebelumnya pada April 2022, responden yang menilai baik kondisi keamanan nasional hanya mencapai 54,9 persen, namun pada Juni 2022 bertambah menjadi 61,3 persen.
Baca Juga: Daftar 71 Negara yang Bebas Visa untuk Paspor Indonesia, Update 2022
Dia menyampaikan bahwa terdapat sejumlah pihak yang berperan dalam perbaikan situasi keamanan nasional di Tanah Air, di antaranya, Polri, TNI, dan yang paling utama adalah peran kondisi ekonomi nasional yang mengalami perbaikan.
“Ekonomi luar biasa menentukan terhadap stabilitas keamanan nasional. Demikian juga sebaliknya, kalau keamanan nasional tidak bisa dijaga, itu akan menyulitkan pemulihan ekonomi,” ucap Burhanuddin.
Adapun rincian dari hasil survei Indikator Politik terkait kondisi keamanan nasional pada 16 sampai 24 Juni 2022 menunjukkan bahwa 61,3 persen responden menilainya baik, 27,7 persen menilai sedang, dan 10 persen responden menilai buruk.
Sementara pada April 2022, 54,9 persen responden menilai baik kondisi keamanan nasional , 29,9 persen menilai sedang, dan 14,4 persen menilai buruk.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
