Solopos.com, WONOGIRI — Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrem (P3KE) dari Kemenko PMK mencatat Kecamatan Pracimantoro menjadi wilayah dengan jumlah keluarga miskin ekstrem terbanyak di Wonogiri.
Menanggapi hal itu, Camat Pracimantoro, Warsito, menilai data tersebut tidak valid karena tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ditemui Solopos.com di Pracimantoro, Kamis (9/3/2023), Warsito mengatakan data P3KE tersebut tak sesuai dengan kondisi nyata di Pracimantoro.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Menurut dia, di kecamatan terluas di Wonogiri itu hampir tidak ada keluarga miskin ekstrem. Warsito tidak mengetahui secara pasti apa indikator yang digunakan dalam penentuan keluarga miskin ekstrem tersebut.
Mayoritas warga di Pracimantoro masuk dalam kategori mampu. Bahkan beberapa desa di Pracimantoro cukup kesulitan dalam menentukan keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD).
Banyak KPM BLT dana desa justru tidak terdaftar dalam desil 1 (keluarga miskin ekstrem) data P3KE. Berdasarkan data P3KE yang diunggah di laman p3ke.kemenkopmk.go.id, jumlah keluarga miskin di Pracimantoro sebanyak 8.747 keluarga dan 2.238 keluarga di antaranya masuk dalam desil 1 atau miskin ekstrem.
“Itu data given dan terakhir dimutakhirkan pada 2021. Jadi tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini,” kata Warsito. Menyoal jumlah dana desa di Kecamatan Pracimantoro yang nilainya tertinggi di antara kecamatan lain, menurut Warsito, hal itu tidak ada korelasi dengan tingkat kemiskinan.
Tingginya dana desa di Pracimantoro lebih dikarenakan jumlah desa yang memang paling banyak di Wonogiri yaitu 17 desa. Di sisi lain, data P3KE tersebut juga membuat bingung beberapa pemerintah desa di kecamatan yang memiliki luas 142,11 km2 itu.
Kepala Joho, Kecamatan Pracimantoro, Samrawi, menyampaikan berdasarkan data P3KE ada 151 keluarga miskin dan 118 di antaranya masuk keluarga miskin ekstrem. Padahal dia menilai hanya ada sekitar 10 keluarga miskin ekstrem di Desa Joho.
Kesulitan Tentukan Penerima BLT Dana Desa
“Indikator yang digunakan pun kami tidak tahu. Ini masih dalam tahap verifikasi dan validasi, datanya sudah kami serahkan, nanti tinggal tunggu saja bagaimana hasilnya,” kata Samrawi saat ditemui Solopos.com di Balai Desa Joho, Kamis.
Kepala Desa Tubokarto, Pracimantoro, Sutarman, juga mengungkapan hal serupa. Keluarga miskin ekstrem di Desa Tubokarto tidak sampai puluhan. Rumah tidak layak huni (RTLH) kondisi berat pun tinggal empat dan segera diselesaikan.
Dia bahkan cukup kesulitan menentukan KPM BLT dana desa karena hampir tidak ada keluarga miskin ekstrem. “Maka yang dapat BLT DD itu orang-orang yang benar-benar kesulitan, misalnya sakit kronis,” ujar saat ditemui Solopos.com di Balai Desa Tubokarto, Kamis.
Dia menjelaskan pada 2022 pagu dana desa Tubokarto memang tertinggi di Pracimantoro yaitu Rp1,035 miliar dengan jumlah KPM BLT dana desa sebanyak 17 keluarga. Namun saat ini dana desa yang diterima turun menjadi Rp937 juta dengan jumlah KPM BLT DD sebanyak 27 keluarga.
Alokasi BLT dana desa Tubokarto 10% dari pagi dana desa. Kepala Desa Jimbar, Pracimantoro, Sutrisno, juga mengaku sudah memverifikasi dan validasi data P3KE. Sebelum verifikasi data keluarga miskin ekstrem di Jimbar menurut P3KE ada 59 keluarga.
Namun setelah diverifikasi, hanya lima keluarga yang masuk miskin ekstrem. “Itu pun sebenarnya tidak bisa disebut miskin esktrem,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dina Sosial Wonogiri, Kurnia Listyarini, menjelaskan Dinsos membantu dalam proses verifikasi dan validasi data P3KE. Proses itu saat ini hampir rampung 100%.
Dari proses itu pula diketahui 35% keluarga yang berkategori miskin ekstrem menurut P3KE justru merupakan keluarga mampu.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
