Tutup Iklan
Calon Terdampak Tol di Klaten Belum Dapat Sosialisasi, Spekulan Tanah Bermunculan
Ilustrasi pembangunan tol. (Antara)

Solopos.com, KLATEN — Calon warga terdampak tol Solo-Jogja di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Jateng) hingga kini belum mendapatkan sosialisasi. Hal itu memicu spekulan tanah bermunculan.

Spekulan tanah adalah orang yang mencari keuntungan besar dari suatu laham dengan cara melakukan spekulasi. Mereka mulai menawar lahan yang kabarnya akan terdampak tol Solo-Jogja.

Salah satu warga, Himawan Pambudi, 42, menjelaskan hingga kini belum ada kepastian kapan rencana sosialisasi proyek jalan tol dilakukan. Sementara, sudah beredar berbagai informasi soal perkembangan proyek tersebut.

Ia mengatakan kabar rencana proyek jalan tol Solo-Jogja sudah diketahui warga sejak 2019 lalu. Terlebih, warga sudah mengetahui peta dan data calon bidang dan pemilik tanah terdampak rencana proyek pembangunan jalan tol sejak November 2019.

Kontak Erat dengan Pasien Positif Covid-19, 1.000 Warga Ponorogo Jalani Rapid Test

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, sudah menandatangani izin penetapan lokasi (IPL) daerah terdampak proyek tol di wilayah DIY. Sementara, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyatakan informasi yang dia dapatkan dari PT Adhi Karya selaku kontraktor, pembangunan tol Jogja-Solo dimulai pada November 2020.

Rencananya, ruas tol Solo-Jogja di Kabupaten Klaten akan dimulai dari Prambanan.

"Di Klaten sosialisasi saja belum ada, sementara beredar kabar November akan dimulai. Saya sudah komunikasi dengan kepala desa tentang perkembangannya dan hingga Jumat [10/7/2020] belum ada informasi kapan sosialisasi digelar. Kami [sebagai calon warga terdampak] menjadi gelisah dan bingung dengan informasi yang sudah beredar," kata Himawan saat ditemui di Dukuh Nolojayan, Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan, Minggu (12/7/2020).

Himawan mengatakan sesuai UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tahapan sosialisasi serta konsultasi publik wajib dilakukan.

Spekulan

Spekulan tanah mulai bermunculan menawar bangunan dan lahan calon terdampak proyek tol. Dia mencontohkan seperti lahan serta bangunan di dekat bidang tanah miliknya.

Lahan seluas 1.000 meter persegi beserta bangunan yang berdiri di atasnya ditawar spekulan senilai Rp4 miliar. Namun, pemilik tanah memilih tak menerima tawaran
tersebut.

"Semakin lama menunda sosilisasi semakin membuka spekulan tanah bermain," kata dia.

Lebih lanjut, Himawan berharap segera ada kejelasan sosialisasi agar warga terdampak rencana proyek tol Solo-Jogja di Klaten segera mendapatkan kepastian.

"Kami khawatir nanti prosesnya dilompati. Sosialisasi dianggap konsultasi publik terus dilanjutkan pematokan. Padahal dalam konsultasi publik itu kalau ada satu warga terdampak tidak setuju harus dilakukan konsultasi publik ulang. Idealnya seperti itu," jelas dia.

Sikap Pemkab Klaten

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Klaten, Wahyu Prasetyo, mengatakan hingga kini belum ada informasi kelanjutan pembangunan jalan tol dari pelaksana proyek yang diterima Pemkab Klaten.

"Namun, informasi terakhir dari Pak Gubernur memang seperti itu [proyek pembangunan jalan tol direncanakan segera dimulai]," jelas dia.

Lantaran hal itu, Wahyu mengatakan Pemkab Klaten segera menindaklanjuti. Dia menjelaskan Pemkab Klaten segera melakukan penjadwalan ulang kegiatan sosialisasi rencana proyek tol Solo-Jogja.

Update Kasus Covid-19 Indonesia 12 Juli: Pasien Positif 75.699, Sembuh 35.638, Meninggal 3.606

Pada Maret lalu, pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Pemprov Jateng berencana menggelar sosialisasi dengan publik di Klaten mengenai tol Solo-Jogja. Namun, rencana itu tertunda setelah ada pandemi Covid-19.

"Kami akan tindaklanjuti. Tahapan-tahapan yang sudah direncanakan saat pertemuan di ruang paripurna DPRD akan dilanjutkan. Tetapi semua dilakukan sesuai protokol Covid-19," urai dia.

Wahyu mengatakan tahapan sosialisasi serta konsultasi publik tetap wajib dilakukan pada proyek strategis nasional itu. Dari tahapan sosialisasi dan konsultasi publik warga terdampak diharapkan bisa aktif menyampaikan aspirasi mereka.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom

Pasang Baliho