Bupati Sukoharjo Tiba-Tiba Minta Maaf, Ada Apa?

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menyampaikan permohonan maaf terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

 Bupati Sukoharjo Etik Suryani (Espos/Indah Septiyaning W.)

SOLOPOS.COM - Bupati Sukoharjo Etik Suryani (Espos/Indah Septiyaning W.)

Solopos.com, SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menyampaikan permohonan maaf terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terutama kepada para pelaku usaha. Pemkab Sukoharjo mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Pemerintah mengambil kebijakan penerapan PPKM Darurat untuk menekan mobilitas masyrakat dan membatasi aktivitas usaha demi menahan laju persebaran pandemi Covid-19. Beragam kebijakan saat penerapan PPKM Darurat dinilai memberatkan para pekerja sektor informal. Penerapan PPKM Darurat membikin babak belur sektor usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) lantaran pengetatan pembatasan aktivitas usaha.

Baca Juga: Penyekatan di Karanganyar Berakhir, Akses Seluruh Jalan Sudah Dibuka

“Bukannya pemerintah melarang atau mempersulit masyarakat atau pelaku usaha namun demi memutus mata rantai penularan Covid-19. Kami juga meminta maaf atas kekurangnyamanan lantaran tak bisa beraktivitas leluasa terutama pelaku usaha,” kata Bupati Etik Suryani di sela-sela meninjau kegiatan vaksinasi massal di Kantor DPD Partai Golkar Sukoharjo, Senin (26/7/2021).

Orang nomor satu di Pemkab Sukoharjo itu mengajak seluruh elemen masyarakat bergandengan tangan dan bahu-membahu dalam pengendalian pandemi Covid-19. Penguatan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pengendalian pandemi Covid-19.

Bupati menyampaikan pemerintah tak bisa sendirian dalam pengendalian pandemi Covid-19. Butuh dukungan para stakeholder dan elemen masyarakat dalam menggenjot upaya 3T yakni tracing, testing, dan treatment. Begitu pula program vaksinasi yang digulirkan pemerintah harus direspon positif oleh masyarakat untuk mewujudkan herd immunity.

“Saya mengajak masyarakat nyengkuyung aturan pemerintah untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Ini aturan ya harus dilaksanakan dan tegas dalam penegakkan protokol kesehatan,” ujar dia.

Baca Juga: Nekat Balap Liar di Mojosongo Solo, 16 Pemuda Diciduk Polisi

Disinggung ihwal perpanjangan masa penerapan PPKM Level 4, Etik menyampaikan langsung menindaklanjuti beragam kebijakan yang diatur dalam PPKM Level 4. Pemerintah pusat memberi kelonggaran atau relaksasi terhadap pelaku usaha kuliner dengan catatan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Relaksasi aktivitas usaha harus diiringi dengan kedisplinan para pelaku usaha dalam menjalankan protokol kesehatan. “Kami tegak lurus instruksi dari pemerintah pusat. Mungkin dibuka secara perlahan-lahan seperti warung makan dan diperbolehkan melayani makan ditempat maksimal tiga orang. Ini harus dipatuhi benar-benar oleh pelaku usaha. Seandainya ada yang melanggar bakal ditindak tegas,” ujar dia.


Berita Terkait

Berita Terkini

1.556 Keluarga di 4 Kecamatan di Sragen Krisis Air Bersih

Empat dati tujuh kecamatan langganan kekeringan di Sragen mengalami krisis air bersih. Tiga kecamatan lain sudah mentas.

Buntut Mahasiswa Meninggal, UNS Solo Bekukan Sementara Kegiatan Menwa

UNS Solo membekukan sementara kegiatan Resimen Mahasiswa (Menwa) setelah ada satu mahasiswa yang meninggal seusai diklat Menwa.

Hampir 2 Tahun Tutup, Pasar Mbatok Kemuning Akhirnya Buka Lagi Lur

Pasar Mbatok di Kemuning, Ngargoyoso, sudah kembali beroperasi sejak Sabtu dan Minggu (23-24/10/2021) setelah tutup karena pandemi Covid-19.

Waduh! Buruh Sukoharjo Sebut Rumus Baru UMK Beratkan Pekerja

Serikat buruh Sukoharjo menilai penghitungan upah minimum kabupaten atau UMK 2022 mendatang justru memberatkan pekerja.

Kodim dan Polres Wonogiri Pastikan Bansos PKL dan Warung Tepat Sasaran

Kodim Wonogiri mengolah data penerima bansos BTPKLW dengan cara menyandingkannya dengan data induk di sistem.

Salurkan Bansos BTPKLW di Wonogiri, TNI-Polri Jamin Tak Ada Potongan

BTPKLW merupakan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat yang disalurkan kepada sasaran melalui institusi TNI dan Polri.

Mahasiswa UNS Solo Meninggal, Polisi Periksa Panitia dan Barang Bukti

Polisi belum dapat memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus mahasiswa UNS Solo yang meninggal dunia seusai mengikuti diklat Menwa.

Pinjol Ilegal Telan Korban di Boyolali, Kerugian Capai Rp400-an Juta

Polres Boyolali menerima lima laporan korban pinjol ilegal dengan total kerugian mencapai Rp400 juta.

Muhammadiyah Sragen Bangun MA Pertama, Ini Keunggulannya

Ponpes Darul Islam Muhammadiyah Sragen (Dimas) membangun MA Muhammadiyah pertama di Bumi Sukowati. Lulusannya akan dicetak menjadi ulama syariah.

Covid-19 di Klaten Landai, Operasi Yustisi Tetap Digelar di Pasar

Operasi yustisi menggandeng aparat keamanan sesuai dengan Instruksi Bupati (Inbup) Klaten No. 20/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 di Klaten.

The Power Of Emak-Emak, 2 Ibu Jabat Ketua RT di Jogonalan Klaten

Warga di RT 007/RW 004 dan RT 008/RW 004 Dukuh Bangunrejo Kidul, Desa Granting, Kecamatan Jogonalan, Klaten, menggunakan energi emak-emak untuk dipilih sebagai ketua RT.

Dispora Petakan Potensi, Bakal Banyak Desa Wisata Sejarah di Sragen

Dispora Sragen berupata mengembangkan desa wisata baru dengan memetakan dan menggali potensi wisata sejarah di sejumlah wilayah.

Tambah 14 Siswa SMPN 8 Solo Positif Covid-19, Penutupan Diperpanjang?

Jumlah siswa SMPN 8 Solo yang terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah 14 siswa lagi berdasarkan hasil tracing pada 11 kasus sebelumnya.

Mahasiswa UNS Meninggal Saat Diklat Dikenal Aktif Berorganisasi

Di mata teman-temannya, Gilang Endi S. mahasiswa yang meninggal dunia saat mengikuti diklat dikenal aktif di organisasi.

Terungkap, Mahasiswa UNS yang Meninggal Ternyata Ikut Diklat Menwa

Gilang Endi S., mahasiswa asal Dusun Keti RT 2/RW 5 Desa Dayu, Kecamaran Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, meninggal dunia setelah mengikuti diklat Resimen Mahasiswa (Menwa) UNS Solo.