Bupati Sragen: Biaya Politik Tinggi, Generasi Muda Tak Suka

Solopos.com, SRAGEN — Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan biaya politik yang tinggi di Sragen menjadi salah satu faktor yang tidak disenangi generasi muda Sragen. Bupati mengartikan siapa pun yang mencalonkan diri menjadi wakil rakyat tidak akan terpilih jika tajpunya uang.

Fenomena biaya politik tinggi di Sragen itu diungkapkan Yuni saat memberi pengarahan kepada ratusan anggota penghayat kepercayaan dan perwakilan dari semua agama dalam sosialisasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan bagi masyarakat di Gedung Korpri Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (27/2/2020).

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

"Dalam pengajian berscama Cak Nun, Rabu [26/2/2020] malam, ada lima pemuda diminta maju dan ditanya Cak Nun tentang apa yang disenangi dan tidak disenangi di Sragen. Saya mendengarnya dedekan. Yang bikin senang itu ada dua, yakni guyup rukun dan jalan yang sudah bagus. Sementara yang tidak disenangi ternyata cost politik yang sangat tinggi. Berarti kalau mau nyalon anggota DPRD tidak punya duit maka tidak bisa jadi," ujar Yuni.

Yuni lantas mempertanyakan idealisme masyarakat saat ini. Ia mengatakan yang membuat rusak justru masyarakat sendiri.

Kondisi tersebut, kata Yuni, menjadi pekerjaan rumah bersama warga Bumi Sukowati. Yuni berpesan kepada pemeluk kepercayaan dan pemeluk agama supaya tetap menjaga kerukunan yang menurutnya akan diuji pada 23 September 2020, yakni saat pemungutan suara Pilkada 2020.

"Saya minta pilkada tidak boleh dibuat panas. Mau ada dua pasang calon atau tiga pasang calon tidak masalah. Siapa pun bebas memilih pilihan dan bebas mengemukakan pendapat tetapi tetap dalam koridor masyarakat yang satun dan berbudaya," kata Yuni yang juga maju lagi sebagai calon bupati pada Pilkada 2020.

Dia meminta dan memohon kepada pemeluk kepercayaan dan pemeluk agama menjaga kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yuni mengatakan ideologi Pancasila adalah yang mampu menyatukan rakyat Indonesia.

"Apa pun yang terjadi di bangsa ini, sekarang era sensitivitas, era media sosial yang nyaris tanpa batas. Hal itu membuat masyarakat bersumbu pendek. Oleh karena para pejabat harus hati-hati dalam bersikap. Pemimpin harus jadi contoh bukan merendahkan. Di Negara lain membutuhkan waktu 40 tahun untuk berdemokrasi yang baik dan benar. Namun Indonesia sampai sekarang belum berdemokrasi yang baik dan benar karena belum bisa bersih dari politik uang," ujarnya.

Ia mengakui di Sragen pun masih ada indikasi praktik politik uang meskip susah dibuktikan. Yuni mengibaratkan fenomena politik uang saat ini masuk melalui jendela, tak melalui pintu seperti dulu.

Dalam kesempatan itu, Yuni sempat menerima wayang yang terbuat dalam pelepah daun singkong yang disebut dengan wayang pohong dari Presidium Dewan Muysawarah Daerah Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Kabupaten Sragen, Jarwanto.