Buka-Bukaan Sikap PKS Soal Rekomendasi Cabup-Cawabup Sragen

Solopos.com, SRAGEN — Wakil Bupati (Wabup) Sragen Dedy Endriyatno buka-bukaan soal sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hingga Senin (7/9/2020) belum mengeluarkan rekomendasi untuk bakal calon bupati-calon wakil bupati (cabup-cawabup) Sukiman-Iriyanto.

Dedy yang juga Ketua Daerah Pemilihan Wilayah Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri DPW PKS Jawa Tengah mengungkapkan kronologi komunikasi PKS dengan pasangan Sukiman-Iriyanto.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Dedy mengungkapkan dari 14 Agustus 2010, PKS memberi kesempatan kepada Sukiman-Iriyanto supaya segera melengkapi persyaratan yang diajukan PKS hingga 19 Agustus 2020.

Demi Pilkada Klaten Mulyani Cuti 71 Hari, Harjanta Mundur dari Kades, Arif Pensiun Dini

Dalam tempo tersebut, Dedy mengatakan PKS terus mengingatkan Sukiman-Iriyanto dan sampai 19 Agustus 2020 belum ada tanggapan.

“Kemudian pada 20 Agustus 2020, DPD PKS Sragen menyerahkan keputusan kepada DPP karena tidak bisa menyerahkan usulan nama bakal cabup-cawabup. Pada Selasa, 25 Agustus 2020, DPP hadir ke DPD untuk memberi kesempatan lagi kepada DPD untuk mengajukan calon sampai 28 Agustus 2020," ungkap Dedy saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin siang.

Hingga tanggal itu pun, tambah dia, DPD PKS Sragen masih belum bisa mengajukan bakal cabup-cawabup.

10 Berita Terpopuler : Pj Sekda Sukoharjo Positif Covid-19

Kemudian pada 29 Agustus 2020, DPP mengeluarkan rekomendasi pilkada secara nasional di Hotel Patra Jasa Semarang dan Sragen tidak termasuk daerah yang dapat rekomendasi.

"Setelah itu, DPD menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada DPP,” jelas Dedy.

Tidak Ada Perbedaan Pendapat

Dedy menyampaikan DPP PKS tentu memiliki banyak pertimbangan, mempelajari calon, beberapa kemungkinan, dan sebagainya.

Dari berbagai rapat itu, jelas Dedy, internal PKS bersepakat dan tidak ada perbedaan pendapat untuk tidak mengusulkan nama cabup-cawabup.

“Kami mengusulkan supaya apa pun keputusan DPP agar tidak memberi dukungan/rekomendasi kepada petahanan. Jadi salah satu keputusan itu tidak mendukung petahana, Yuni-Suroto,” ujarnya.

Sebagian Jawa Penghujan Akhir Oktober, Waspada Bencana Hidrometeorologi!

Dedy melanjutkan banyak pihak yang mempertanyakan sikapnya yang tidak maju dalam Pilkada 2020. Dedy mengaku salah satu pertimbangannya tidak maju dalam Pilkada 2020 itu adalah karena faktor finansial.

Dia berpengalaman dalam Pilkada 2015 yang prosesnya membutuhkan dana cukup besar.

“Saya terlibat langsung dan saya tahu kira-kira kebutuhan dan keperluannya seberapa besar. Saya memang tidak memiliki kemampuan dan kesiapan secara finansial untuk maju di Pilkada 2020. Saya paham pada pilkada 2015, partai dan kader bahu-membahu mengumpulkan dana, bahkan sampai meminjam karena mereka memiliki komitmen kuat supaya calonnya jadi. Nah, pada pilkada 2020, saya tidak ingin membebani struktur dan kader partai karena masih ada kewajiban partai di 2015 yang sampai sekarang belum selesai,” jelasnya.

Dedy menyampaikan pertimbangan tidak ingin membebani struktur dan kader partai itu ke DPP. Dia menyebut setiap kader rata-rata menyumbang Rp1 juta dan ada yang menyumbangkan satu kali gajinya.

Tidak Ingin Membebani Struktur dan Kader

Pesan Dedy yang tidak ingin membebani struktur dan kader di pilkada 2020 ini sampai ke DPP.

“Kemudian DPP berpesan bahwa siapa pun yang maju dalam pilkada 2020 tidak boleh membebani struktur dan kader partai. Seorang Dedy saja tidak ingin membebani struktur dan partai apalagi orang lain yang mungkin bukan kader PKS. Jadi jangan sampai ada orang lain yang maju dan membebani struktur dan kader PKS,” ungkapnya.

Perlintasan Liar Jalur KA Solo-Wonogiri di Polokarto Sukoharjo Ditutup

Dedy menyatakan sikap PKS itulah yang harus dipastikan dari awal dan hal itu pula yang menjadi pertimbangan DPP. Dia mengatakan DPP mungkin perlu melihat, mencermati, dan bertemu dengan calon.

“Saya mendengar Pak Sukiman dan Pak Iriyanto ke Jakarta tetapi urusan apa saya tidak tahu. Sampai sekarang DPP belum mengeluarkan rekomendasi. DPP tentu memiliki pertimbangan dan saya tidak tahu itu,” katanya.