Solopos.com, SOLO — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mengajak para akademisi baik dosen, mahasiswa, pelajar bahkan masyarakat untuk mengenal potensi riset dan inovasi di balik big data.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, saat memberikan kuliah umum bertajuk Potensi Riset dan Inovasi Big Data untuk Optimalisasi Program JKN di Gedung Rektorat Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Senin (11/4/2022).
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Baca Juga: Mahasiswa dan Dosen UNS Solo Didorong Jadi Peserta BPJS Kesehatan
Big data merupakan kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan tiap harinya melaporkan setidaknya ada 700.000 data transaksi.
Data BPJS Kesehatan yang disetor ke big data tersebut dihasilkan dari 236 juta peserta. Data-data tersebut, menurut Ghufron, bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan riset dan inovasi oleh akademisi melalui kolaborasi.
Baca Juga: Bingung Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan, Begini Cara Termudah
Untuk mewujudkan kolaborasi tersebut dibentuk Taman Inovasi di Kantor Pusat BPJS. Kolaborasi dengan akademisi bertujuan menyelaraskan kapasitas dan kemampuan intelektualitas dalam menghasilkan pengetahuan dan inovasi.
Hal tersebut bertujuan untuk kepentingan bersama dalam rangka mewujudkan operasional program Jaminan Kesehatan (JKN) yang berkualitas.
Baca Juga: Ingin Membeli Rumah Secara Kredit dengan BPJS? Cek Syarat dan Caranya
Ghufron menambahkan kolaborasi dapat dilakukan melalui berbagai bentuk. Di antaranya riset kolaborasi, inovasi, publikasi, formulasi kebijakan, dan peningkatan kapasitas. Dalam hal publikasi riset, Indonesia merupakan negara terproduktif di ASEAN.
“Kolaborasi bisa dilakukan dengan riset kolaborasi, inovasi tertentu dan sebaginya,” jelasnya. Dalam usaha kolaborasi tersebut, Ghufron menekankan pentingnya perlindungan data pribadi.
Baca Juga: Pemerintah Klaim Syarat BPJS Kesehatan Tak Persulit Jual Beli Tanah
Hal tersebut sesuai dengan PP No 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. “Perlindungan data pribadi tentu penting. Masalahnya jika institusi lain ingin kerja sama mengambil data, ini harus betul-betul dijaga,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
