ANGGARAN KERETA UAP JALADARA Bakal Dihentikan

Sepur Kluthuk Jaladara

SOLO–Kontribusi dari pengoperasian Kereta Uap Jaladara terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Solo, dinilai tak cukup signifikan. Sehingga anggaran rutin yang selama ini dikucurkan dari APBD untuk sewa dan operasional sepur kluthuk tersebut, bakal dihentikan mulai tahun 2013 mendatang.

Promosi Sejarah KA: Dibangun Belanda, Dibongkar Jepang, Nyaman di Era Ignasius Jonan

Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Supriyanto, yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD, mengemukakan akan dihentikannya anggaran untuk Jaladara dengan mempertimbangkan tingginya biaya sewa dan operasional yang tidak sebanding dengan kontribusi dari keberadaan kereta antik tersebut.

“Pemasukan yang diperoleh kereta itu setahunnya rata-rata tidak sampai Rp100 juta. Padahal, Pemkot harus menanggung biaya sewa dan operasional itu setahunnya Rp700 juta dari APBD kota. Dan kami menilai minat wisatawan terhadap keberadaan kereta itu juga masih minim,” beber Supriyanto ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (12/4/2012).

Supriyanto mengatakan setiap tahun Banggar melakukan evaluasi terhadap operasional Jaladara tersebut. Namun hasilnya belum memuaskan.

“Pada awal-awal Jaladara direncanakan beroperasi di Kota Solo, DPRD menyetujui anggaran untuk operasionalnya karena berharap ada dampak positif terhadap perkembangan pariwisata. Tapi sekian lama berjalan, pengaruhnya tidak begitu terlihat. Kontribusi ke PAD tidak signifikan. Jauh dari anggaran operasional yang disiapkan per tahun. Sehingga kami berencana menghentikan kucuran anggaran tersebut mulai tahun depan. Sebab jika anggaran tetap diberikan, akan jadi beban APBD,” imbuh Supriyanto.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Solo, Yosca Herman Soedrajad saat ditemui di Gedung Dewan dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, mengatakan, selama ini status kereta uap buatan Jerman itu adalah sewa. Pemkot harus membayar uang sewa kereta api uap seperti perjanjian sebelumnya.

“Karena nilai sewanya tinggi, maka selama ini anggarannya memang berasal dari APBD kota,” kata Yosca saat itu.