Aliansi Ulama Madura Minta Kasus Habib Rizieq Dikawal, Kenapa?

Syafi'i mengatakan secara umum, persoalan HRS dipahami oleh banyak kalangan masyarakat bukan persoalan hukum, tetapi persoalan politik.

 Tangkapan layar Sekjen Aliansi Ulama Madura KH. Fadholi Mohammad Ruham dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). ANTARA/Fauzi Lamboka.

SOLOPOS.COM - Tangkapan layar Sekjen Aliansi Ulama Madura KH. Fadholi Mohammad Ruham dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). ANTARA/Fauzi Lamboka.

Solopos.com, MADURA — Aliansi Ulama Madura meminta Komisi III DPR RI mengawal dan mengawasi proses hukum yang dijalani Habib Rizieq Shihab (HRS).

“Agar Komisi III mengawasi serta mengawal proses hukum tersebut, demi keadilan di masyarakat sesuai kewenangan Komisi III,” kata Sekjen Aliansi Ulama Madura, K.H. Fadholi Mohammad Ruham dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021) seperti dikutip Antara.

Fadholi menjelaskan vonis empat tahun penjara dan atau dua tahun pasca putusan kasasi, sangat tidak tepat dan menyalahi prinsip keadilan bagi Rizieq Shihab.

“Kami memohon kepada Komisi III DPR RI agar mengusahakan HRS dibebaskan tanpa syarat,” harap Fadholi.

Menurut ulama asal Pamekasan itu, vonis tersebut menjadi kurang tepat dan menyalahi prinsip keadilan yang sarat akan kepentingan politik.

Fadholi mengutip salah satu ayat dalam Surat Al Maidah yang maknanya janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, lalu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

Dalam pertemuan itu, Aliansi Ulama Madura juga menyerahkan dua pucuk surat kepada pimpinan Komisi III DPR. Surat itu diserahkan Ketua Aliansi Ulama Madura KH Ali Karrar Shinhaji kepada Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Romo HR Muhammad Syafi’i mengapresiasi langkah yang dilakukan para ulama dari Aliansi Ulama Madura.

Baca Juga: Pengamat Politik: Magnet Habib Rizieq Bisa Dongkrak Suara Capres 2024 

“Orang mengira ulama hanya bisa bisa baca kitab, ternyata gerakannya sudah dilakukan sesuai skema dan cara-cara konstitusional,” kata Syafi’i.

Syafi’i mengatakan secara umum, persoalan HRS dipahami oleh banyak kalangan masyarakat bukan persoalan hukum, tetapi persoalan politik.

“Orang cenderung mengatakan itu adalah kasus politik,” ujarnya.

Bahkan, Syafi’i menegaskan sudah ada perkiraan dari sejumlah pihak, jika HRS tidak akan bebas sebelum selesainya Pemilu.

“Mau pakai argumentasi apa pun,” kata Syafi’i.

Dia mengatakan sebelumnya sudah ada kelompok yang sama untuk menyampaikan aspirasi terkait HRS. Syafi’i berharap hal itu harus terus dilakukan dengan cara-cara konstitusional.

“Sikap kita sama, di mana hukum harus ditegakan dengan prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan,” kata Syafi’i.

Berita Terkait

Espos Plus

Jaksa Ajukan Banding, Jurnalis Tempo Masih Dilindungi LPSK

+ PLUS Jaksa Ajukan Banding, Jurnalis Tempo Masih Dilindungi LPSK

Jurnalis Tempo di Kota Surabaya, Jawa Timur, Nurhadi, hingga kini masih dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jaksa penuntut umum mengajukan banding atas vonis terhadap dua polisi penganiaya Nurhadi.

Berita Terkini

Ketimpangan Menurun dan Angka Melek Huruf Sragen Terendah di Soloraya

LBH Pers menilai pemidanaan dua orang polisi aktif penganiaya jurnalis Tempo di Kota Surabaya Nurhadi adalah preseden baik dalam hal perlindungan profesi jurnalis dan kebebasan pers.

Yusuf Mansur: Sekali Jatuhin Omongan Jangan Dipatahin

Yusuf Mansur mengajak seluruh karyawan Paytren untuk bergembira.

Sedekah Perusahaan ke Yusuf Mansur, Pengusaha Ini Mengaku Kecewa

Belakangan perusahaan tersebut dikembangkan Yusuf Mansur dengan branding Paytren.

Wow, Pebisnis Ini Sedekah Perusahaan kepada Ustaz Yusuf Mansur

Ia menyedekahkan perusahaan miliknya PT Veritra Sentosa Internasional (VSI) untuk Pondok Pesantren Darul Quran melalui Yusuf Mansur

Faisal Basri Bakal Gugat UU Ibu Kota Negara

Faisal Basri menilai pengesahan UU IKN tergesa-gesa.

Kasus Omicron Melonjak, Ini Pesan Presiden Jokowi

Jokowi mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap varian Omicron tetapi tidak perlu bereaksi berlebihan.

Sosok Sabdo Palon, Tokoh yang Dikenal Sebagai Penguasa Tanah Jawa

Inilah sosok Sabdo Palon yang dikenal sebagai tokoh penguasa Tanah Jawa.

+ PLUS Jaksa Ajukan Banding, Jurnalis Tempo Masih Dilindungi LPSK

Jurnalis Tempo di Kota Surabaya, Jawa Timur, Nurhadi, hingga kini masih dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jaksa penuntut umum mengajukan banding atas vonis terhadap dua polisi penganiaya Nurhadi.

Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$35,34 M, Tertinggi Sejak 2006

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut neraca perdagangan Indonesia pada 2021 mengalami surplus tertinggi sejak 2006 atau 15 tahun lalu.

Kapolri Impikan Polisi Punya Kemampuan Auditor Keuangan

Kapolri menyebutkan, pentingnya pemberian sertifikat CSFA untuk para perwira menengah dan perwira pertama Polri agar memiliki kemampuan untuk melakukan audit.

Ahli Kepolisian: Penembakan Anggota Laskar FPI Seusai Prosedur

Penembakan empat anggota FPI yang dilakukan oleh dua polisi di Tol KM 50 tidak menyalahi prosedur karena insiden itu masuk kategori situasi ekstrem.

Kisah Dibalik Perubahan Nama Yusuf Mansur, Sama-Sama 2 Kali Dipenjara

Yusuf Mansur membeberkan kisah dibalik perubahan namanya dari Jam'an Nurchotib Mansur menjadi Yusuf Mansur, yakni sama-sama pernah dua kali dipenjara.

Gempa Afghanistan Telan Korban 22 Nyawa

Korban meninggal akibat gempa bermagnitudo 5,6 di Provinsi Badghis, Afghanistan bertambah menjadi 22 orang, Selasa (18/1/2022).

Vaksin Merah Putih Jadi Prioritas Badan Riset Negara

Vaksin Merah Putih menjadi salah satu jenis vaksin yang diharapkan menjadi vaksin yang dihasilkan oleh anak bangsa.

Perempuan Depresi Turun dari Menara Setelah Kapolsek Panggil "Sayang"

Melalui alat pengeras suara (toa), Kompol Manapar bereaksi dan mengucapkan, 'Sayang ayo turun", sebanyak dua kali, untuk membujuk Julidar.

+ PLUS Periode Maret-September 2021, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Menurun

Tingkat ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran masyarakat di tingkat nasional yang diukur oleh rasio Gini pada Maret 2021 dan pada September 2021 menunjukkan penurunan.