6 Tahun Tak Di-Update, Data RTLH Sukoharjo Divalidasi

Solopos.com, SUKOHARJO -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mengebut validasi basis data terpadu (BDT) Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH di 167 desa dan kelurahan.

Validasi dilakukan untuk memberikan update data terbaru sasaran penerima program RTLH. Sebab data yang digunakan selama ini data lama 2015 dan sudah jadul alias ketinggalan zaman.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

"Banyak perubahan data, mungkin ada penambahan sehingga kami lakukan validasi ulang BDT RTLH tahun ini," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo Suraji kepada wartawan, Rabu (31/3/2021).

Baca Juga: 4 Kantor Kecamatan Di Klaten Tutup Sementara Gara-Gara Covid-19 Dalam 3 Pekan Terakhir

Saat ini proses validasi data BDT RTLH Sukoharjo masih berjalan. Pendataan dikerjakan pemerintah desa dan kelurahan dengan melibatkan langsung pengurus RT/RW. Dengan begitu diharapkan menghasilkan data valid.

Sejauh ini DPKP Sukoharjo menemukan ada penambahan data dari hasil sementara verifikasi dan validasi ulang BDT RTLH beberapa kecamatan. Suraji mencontohkan Grogol, Gatak, Baki, Mojolaban, dan Kartasura seharusnya data sekarang sudah nol temuan atau tidak ada RTLH lagi.

Warga Berpenghasilan Rendah

Namun kenyataanya masih ada RTLH yang ditemukan dan dilaporkan pemerintah desa dan kelurahan ke tingkat kabupaten. Hal ini karena beberapa faktor seperti perkembangan dan kondisi warga berpenghasilan rendah.

Baca Juga: Mabes Polri Diserang Teroris, Begini Langkah Polresta Solo Amankan Markas Dan Masyarakat

Kondisi itu ditambah dengan adanya pandemi virus Corona sehingga ada kemungkinan penurunan tingkat ekonomi masyarakat karena menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau tidak memiliki pekerjaan tetap. "Kami targetkan validasi data ulang data BDT RTLH Sukoharjo bisa selesai Juni," ujarnya.

Nantinya setelah validasi BDT RTLH hasil rampung akan jadi patokan bagi Pemkab Sukoharjo dalam menyusun program dan memberikan bantuan rehab RTLH. BDT RTLH dari Pemkab Sukoharjo terakhir dibuat para 2015 lalu.

Data tersebut dianggap DPKP Sukoharjo sudah tidak layak diterapkan sekarang. "Data sekarang harus detail dan jelas siapa nama warga, alamat, kondisi rumah, NIK KTP-elektronik, KK, dan lainnya. Semua harus dipastikan sebelum dimasukkan BDT RTLH 2021," lanjutnya.

Baca Juga: Ketat, Begini Pengamanan Gereja Sukoharjo Untuk Antisipasi Serangan Bom

Menurut hasil pemutakhiran base data terpadu 2015 ada sebanyak 17.892 unit RTLH di Sukoharjo. Setidaknya setiap tahun sudah ada seribuan RTLH yang dapat bantuan rehab.

Kepedulian Pemerintah

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, mengatakan program RTLH terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan bantuan ini warga dapat membangun rumah mereka sehingga masyarakat memiliki dan menempati rumah yang nyaman dan layak huni.

Pengentasan program RTLH dikerjakan pemkab tidak hanya mengandalkan APBD Sukoharjo, melainkan juga kucuran bantuan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Tengah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Baca Juga: Warga Pengkol Jombor Klaten Positif Covid-19 Tambah Jadi 30-An Orang

Selain itu Pemkab juga menggandeng perusahaan-perusahaan melalui CSR dalam program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). "Kami tidak mungkin menyelesaikan sendiri dengan APBD. Karena anggaran terbatas dan kebutuhannya cukup tinggi," kata Bupati.

Menurut Bupati, penanganan RTLH dikerjakan Pemkab secara bertahap. Dana CSR untuk perbaikan RTLH agar mencapai lingkungan rumah sehat dan memberi kenyamanan bagi warga.

Hal ini sekaligus upaya Pemkab untuk mengentaskan kemiskinan. Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 serta peraturan bupati Nomor 90 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksana TJSLP.