3.269 GTT Wonogiri Berpeluang Ikuti Perekrutan P3K 2021

Solopos.com, WONOGIRI — Sebanyak 3.269 guru tidak tetap di Wonogiri, Jawa Tengah berpeluang diusulkan untuk mengikuti seleksi perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tahun 2021 mendatang. Seleksi akan dilaksanakan tiga kali dengan metode ujian tertulis berbasis komputer.

Pemerintah Kabupaten atau Pemkab dan para guru tidak tetap atau GTT sepakat pelaksanaan seleksi di Wonogiri memprioritaskan GTT senior atau GTT dengan masa kerja delapan hingga belasan tahun. Hal itu terungkap dalam audiensi GTT dan pegawai tidak tetap atau PTT bersama Bupati Wonogiri, Joko Sutopo di Ruang Kahyangan Sekretariat Daerah, Selasa (22/12/2020).

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Kegiatan itu juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud, Yuli Bangun Nursanti; Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Suharno; dan Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Wiyanto.

Lesty Kejora Masuk Daftar 10 Perempuan Tercantik Dunia

Bupati menginformasikan, tahun depan pemerintah pusat membuka seleksi perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan kuota 1 juta skala nasional. Seleksi dilaksanakan tiga kali.

Namun, formasi P3K yang dibuka hanya untuk tenaga guru dengan syarat pendidikan minimal sarjana, usia minimal 20 tahun maksimal 59 tahun, dan masuk data pokok pendidikan atau dapodik. Pemerintah daerah diminta mengajukan usulan formasi kepada pemerintah paling lambat 31 Desember. Tanggal tersebut hari libur, sehingga Pemkab harus sudah mengirim usulan pada 30 Desember.

Menurut lelaki yang akrab disapa Jekek itu pengusulan formasi P3K membutuhkan strategi agar GTT di Wonogiri terserap maksimal. Perlu identifikasi dan inventarisasi GTT dan formasi yang dibutuhkan terlebih dahulu. Disdikbud mencatat ada 3.269 GTT TK-SMP yang berpeluang mengikuti seleksi.

Maling Kembalikan Celana Dalam dengan Bekas Sperma

Mereka terbagi menjadi tiga klaster, yakni GTT memiliki Surat Keputusan atau SK Bupati sebagai guru pengganti pegawai negeri sipil atau PNS masuk dapodik dan menerima insentif, GTT non-SK Bupati masuk dapodik, dan GTT non-SK Bupati belum masuk dapodik. “Karena syarat mengikuti seleksi P3K harus masuk dapodik, karena itu saya mendorong agar masalah itu bisa diselesaikan secepatnya,” kata Bupati.

Pada sisi lain, berdasar pendataan awal formasi P3K yang dibutuhkan di Wonogiri sebanyak 4.223 formasi. Formasi tersebut disesuaikan dengan data kekurangan pengajar yang belum bisa dipenuhi guru PNS karena jumlah guru PNS terbatas. Lantaran jumlah kebutuhan P3K lebih banyak dari pada jumlah GTT yang dipetakan, seluruh GTT yang memenuhi kualifikasi berpeluang besar terkaver menjadi P3K.

Skala Prioritas Seleksi

Terkait pelaksanaan seleksi, lanjut Bupati, perlu skala prioritas. Dia menilai GTT yang sudah belasan tahun mengabdikan diri mesti diprioritaskan. Itu bentuk penghormatan kepada mereka. Fakta di Wonogiri, ada GTT yang bekerja sejak muda hingga berusia 58 tahun. Jika tidak ada skala prioritas Bupati meyakini mereka akan kalah bersaing dengan GTT yang masih muda.

Tanaman Hias Kata Fengsui Tentukan Keberuntungan

“Seleksi tahap I dan II akan diikuti GTT senior. Diharapkan semua GTT senior bisa lolos seleksi di dua tahap itu. Lalu seleksi tahap III diikuti GTT yunior. Ini bukan diskriminasi, justru menurut saya adil,” ulas Bupati.

Sementara itu, GTT dari SDN 1 Ngrompak, Jatisrono, Mattukin, berharap seleksi P3K hanya formalitas agar semua GTT bisa menjadi P3K. Menurut dia GTT layak menjadi P3K karena secara formal merupakan pengganti guru PNS.

Dia memaknai konsep itu bahwa GTT bisa menggantikan kedudukan guru PNS jika guru PNS bersangkutan pensiun. Jalur yang paling memungkinkan digunakan untuk mengganti kedudukan guru PNS itu dengan menjadi P3K.

Maling Motor Apes Tepergok Pemilik, Viral Deh...

Menanggapi hal tersebut Bupati menegaskan seleksi harus ditempuh sesuai aturan. Pelanggaran justru bisa menimbulkan masalah pelik di kemudian hari.

Ketua Koordinator Daerah Front Pembela Honorer Indonesia atau Korda FPHI Wonogiri, Sunthi Sari, menilai konsep yang ditawarkan Bupati realistis dan memungkinkan diterapkan. Bahkan, dia menyebut konsep berdasar skala prioritas memenuhi rasa keadilan karena GTT yang mengabdikan diri lebih lama diutamakan.

Terkait PTT yang belum mendapat peluang menjadi P3K, Sunthi tak mempermasalahkannya. Hal itu lantaran P3K merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Pemkab Wonogiri sudah memberi perhatian lebih kepada GTT/PTT. Insentif kami naik setiap tahun. Harapan kami ke depan, kalau GTT diberi SK, PTT juga diberi SK. SK PTT pasti akan berguna di masa yang akan datang,” kata Sunthi.

Ini Kiat Membeli Rumah Sesuai Fengsui

GTT SK Bupati sebagai Guru Pengganti PNS Masuk dapodik dan Penerima Insentif

GTT Non-SK Bupati Wonogiri Masuk Dapodik

GTT non-SK Bupati Wonogito Belum Masuk Dapodik

Jumlah GTT Wonogiri Berdasar Satuan Pendidikan

Kebutuhan P3K Wonogiri untuk Isi Kekurangan Guru PNS

Sumber: Disdikbud Wonogiri.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos