10.100 Keluarga di Klaten Terima Pencairan Bansos KKS BPNT

Jumlah penerima KKS BPNT di Klaten menjadi 10.100 KPM. Penyaluran dilakukan berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat.

 ilustrasi bantuan sosial tunai. (Solopos/Dok)

SOLOPOS.COM - ilustrasi bantuan sosial tunai. (Solopos/Dok)

Solopos.com, KLATEN – Sebanyak 10.100 keluarga penerima manfaat (KPM) di Klaten menerima pencairan dana bantuan sosial Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bantuan pangan non tunai (BPNT) yang belum tersalurkan pada 2021.

PromosiPelegalan Ganja di Thailand, Antara Blunder dan Solusi Kesehatan

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dissos P3AKB) Klaten, M. Nasir, mengatakan sekitar 11.300 KKS BPNT yang disalurkan pada percepatan penyaluran kali ini. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, jumlah penerima KKS menjadi 10.100 KPM. Penyaluran dilakukan berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat.

“KKS ini untuk pencairan 2021 yang mestinya pada Desember 2021 harus selesai. Tetapi karena kartu baru, belum terserap, akhirnya kemarin dibatasi untuk disalurkan maksimal sampai Jumat [14/1/2022],” kata Nasir, Jumat (14/1/2022).

Baca Juga: Tak Ada Pohon Sawit, Desa Sawit Klaten Ternyata dari Nama Gending

Nasir mengatakan nilai bantuan yang diterima masing-masing KPM Rp200.000 per bulan. Jika biasanya BPNT disalurkan melalui e-warong dan masing-masing kelurga menerima bantuan dalam bentuk sembako, pada percepatan penyaluran KKS kali ini masing-masing penerima mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk uang tunai.

“Sejak Selasa-Jumat kami mengundang masing-masing penerima KKS ini di kecamatan untuk mengambil sekaligus pencairan tunai melalui bank penyalur yang didatangkan di masing-masing kecamatan. Karena ini diberikan tunai, imbauan kami digunakan untuk pembelian sembako seperti beras, telur, daging, sayuran, serta vitamin. Program ini tujuannya agar masyarakat tetap sehat dan untuk penanggulangan stunting,” kata dia.

Nasir mengatakan jumlah total penerima bantuan KKS BPNT di Klaten sepanjang 2021 sekitar 192.000 KPM. Disinggung jumlah calon penerima KKS BPNT 2022, Nasir mengatakan masih menunggu penyaluran dari pemerintah pusat. Hal itu termasuk data jumlah penerima KKS BPNT.

Baca Juga: Beri Bantuan Penyandang Disabilitas Basin, Kapolres Klaten: Semangat!

Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH) Klaten, Theo Markis, mengatakan biasanya BPNT disalurkan melalui e-warong dan mendapatkan sembako. Namun, pada percepatan kali ini bantuan diberikan dalam bentuk tunai.

“Ini untuk KKS yang belum tersalurkan pada 2021. Dari pemerintah pusat kemudian menginstruksikan untuk disalurkan dan diberikan kelonggaran maksimal Jumat [14/1/2022],” kata Theo.

Soal kriteria penerima, Theo menjelaskan ditetapkan pemerintah pusat berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). “Sebelumnya ada proses verifikasi faktual. Ada yang tidak bisa tersalurkan karena penerima ganda, meninggal dunia, mendapatkan bantuan lain, serta ada yang sudah pindah penduduk,” jelas dia.

 

Berita Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Damkar Sukoharjo Gandeng Semua Perusahaan Punya Hidran Jadi Mitra

Sekitar 20 perusahaan yang berdiri di Sukoharjo saat ini sudah menandatangani MoU dengan Damkar Sukoharjo dalam hal penanganan kebakaran.

Sensasi Makan Pentol Bakar 1 Meter di Sriwedari Solo, Pedasnya Nampol!

Seorang pedagang kuliner di selter barat Pengadilan Negeri Solo membuat inovasi unik yakni pentol bakar sepanjang 1 meter yang tidak hanya enak tapi juga mengenyangkan.

Dihapus pada 2023, Ini Jumlah Pegawai Honorer Pemkot Solo

Pegawai honorer atau tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK) di Kota Solo masih sangat dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan jumlah PNS.

Puluhan Pegawai KAI Daop 6 Yogyakarta Jalani Tes Deteksi Narkoba

Puluhan pegawai PT KAI Daop 6 Yogyakarta dari jajaran masinis hingga top management menjalani tes urine deteksi narkoba.

Jalan TMMD Bisa Pangkas Jarak di Sendangmulyo Wonogiri 8,5 Kilometer

TMMD akan membangun jalan baru berstruktur makadam yang menghubungkan Dusun Kraguman dengan Dusun Sendang.

PTM Terbatas 100 Persen Klaten Dievaluasi

Pemkab Klaten masih mengevaluasi kembali kegiatan PTM terbatas dengan mempertimbangkan perkembangan kasus Covid-19.

Kasus Covid-19 Meningkat, Klaten Kembali Perketat Pendatang

Kasus Covid-19 Klaten meningkat berawal dari para perantau yang berdatangan ke Klaten.

Ada Penyelundupan Narkoba, Tes Urine Warga Binaan Rutan Solo Negatif

Hasil tes urine secara acak terhadap 15 penghuni sel narkoba di Rutan Solo diketahui negatif. Tes urine ini menindaklanjuti penyelundupan jeruk berisi benda diduga sabu-sabu.

Peduli, Polres Klaten Bedah Rumah Warga di Karanganom

Kegiatan bedah rumah itu dilakukan bersama Kodim Klaten, Pemerintah Desa (Pemdes) Kunden, sukarelawan, dan elemen warga lainnya di Karanganom dan sekitarnya.

Pemkot Solo Siapkan 3 Lokasi Darurat bagi Pedagang Pasar Mebel Gilingan

Selama pembangunan sentra IKM, sebanyak 85 pedaagang Pasar Mebel Gilingan, Banjarsari, Solo, akan dipindahkan sementara ke pasar darurat di tiga lokasi.

Keren, Desa Pondok Klaten Ubah TPS Liar Jadi Taman-Fasilitas Olahraga

Pembangunan kawasan taman sekaligus fasilitas olahraga di lahan tanah kas desa seluas kurang lebih 5.000 meter persegi itu menjadi bagian penataan wajah desa di Pondok.

Penyelundupan Barang ke Rutan Solo Masih Terjadi, Terus Apa Solusinya?

Penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam Rutan Solo masih saja terjadi meski pengamanan dan pemeriksaan sudah sangat ketat.

Menyusut 6.391 Ton, Alokasi Pupuk Subsidi NPK di Wonogiri 34,43 Persen

Alokasi awal pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebesar 17.752 ton atau 34,43 persen dari rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

DPRD Karanganyar Minta Pemerintah Beri Solusi Bagi Tenaga Honorer

Wakil Ketua DPRD Karanganyar meminta pemerintah tidak serta merta menghapus tenaga honorer tanpa memberi solusi bagaimana nasib masa depan mereka.

Angka Kasus Covid-19 Karanganyar Naik Lagi, Jangan Abaikan Prokes

Dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Karanganyar. Warga diminta waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Belum Punya Kartu Tani? Petani Boyolali Bisa Bawa KTP Saat Tebus Pupuk

Penyerapan pupuk bersubsidi tak optimal tersebut lantaran ada kendala yang dihadapi, salah satunya petani Boyolali yang belum memiliki kartu tani.