SOLOPOS.COM - Kabareskrim Komjen Pol. Budi Waseso (kini Kepala BNN) saat mengunjungi lokasi penggerebekan kantor Pelindo II dan ruang kerja RJ Lino, Jumat (28/8/2015). (Akhmad Mabrori/JIBI/Bisnis)
Mutasi Polri yang menggeser Budi Waseso dari jabatan Kabareskrim disebut-sebut terkait kasus di Pelindo II.
Solopos.com, JAKARTA — Komjen Pol Anang Iskandar segera menjalankan posisinya sebagai Kabareskrim menggantikan Komjen Pol Budi Waseso (Buwas). Ia pun memastikan akan melanjutkan pengusutan kasus-kasus yang telah digarap oleh Buwas, termasuk kasus Pelindo II.
“Ya, iya dong [usut kasus Pelindo II]. Namanya kasus ya kan. kalau kasus sudah masuk ranah penyidikan, secara teori harus tetap berjalan,” ujar Anang Iskandar, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2015), seperti dikutip Solopos.com dari Okezone.
Anang Iskandar menjelaskan Bareskrim Polri akan melakukan penyelidikan terhadap para calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II. Kasus itu disebut-sebut diduga melibatkan orang-orang hebat di negara ini.
“Harus tetap berjalan, tergantung penyidikannya perlu waktunya seperti apa, karena setiap kasus tidak sama lamanya ya penyidikannya,” papar Anang.
Anang Iskandar mengaku bahagia dengan jabatan baru yang diembannya ini. Menurutnya, sekarang dirinya telah kembali mengabdi ke institusi yang telah lama ditinggalkannya, yaitu Bareskrim Polri. “Ini kan saya dari kampung sendiri. Jabat Kepala BNN disuruh pulang ke kampung, ya mulih saja,” terangnya.
Selanjutnya, Anang mengaku akan menyeimbangkan setiap kasus-kasus yang tengah digarap Bareskrim Polri. Menurutnya, korps bhayangkara ini juga akan fokus pada permasalahan narkoba yang telah menjadi ancaman bangsa.
“Semua secara seimbang. Ya kita tidak bisa hanya korupsi saja dn tidak bisa hanya kejahatan konvensional saja, narkotika saja semua harus seimbang dan jangan khawatir akan kita seimbangkan,” pungkasnya.
Diberitakan Solopos.com sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla mengaku telah menelepon Budi Waseso untuk menanyakan motif penggeledahan kantor Dirut Pelindo II, RJ Lino, pekan lalu. Ketika dimintai tanggapan oleh wartawan terkait alasan komunikasi via telepon tersebut, Kalla mengaitkan hal itu dengan instruksi Presiden Jokowi tentang anti-kriminalisasi kebijakan pejabat negara.
Namun, Jusuf Kalla mengatakan komunikasi via telepon antara dirinya dan Budi Waseso bukan bentuk intervensi. “Tidak ada itu istilah intervensi kalau presiden berbicara tentang aparat di bawahnya,” katanya, Jumat (4/9/2015).