SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Reza Fitriyanto/JIBI/Solopos)
RAPBN 2016 memuat kebijakan pemerintah menaikkan harga elpiji 3 kg senilai Rp3.000/tabung.
Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah akan menaikkan harga elpiji 3 kg senilai Rp3.000/tabung. Hal itu bagian dari kebijakan pengurangan subsidi yang direncanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2016.
Kebijakan anggaran itu disampaikan Jokowi saat menyampaikan Nota Keuangan 2016 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 di depan anggota parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam jumpa pers mengenai Nota Keuangan 2016, kemarin, menyatakan kenaikan harga elpiji tabung 3 kg senilai Rp1.000/kg.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam jumpa pers mengenai Nota Keuangan 2016, kemarin, menyatakan kenaikan harga elpiji tabung 3 kg senilai Rp1.000/kg.
Sementara untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), pemerintah tetap menerapkan penghapusan subsidi untuk premium dan memberikan subsidi untuk solar Rp1.000/liter.
Sedangkan sistem subsidi listrik diubah menjadi subsidi langsung yang tepat sasaran. ”Sekarang subsidi itu besar di 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA. Yang 450 VA tetap akan seperti semula. Kalau yang 900 VA itu ada yang pemakaiannya 60 KWh, itu bukan rumah tangga miskin. Karena itu semacam ruko, rumah indekos, itu kan tidak berhak, karena hanya rakyat miskin yang seharusnya mendapat subsidi,” tutur Bambang.
Sementara itu, dalam pidato di parlemen, Jokowi menyatakan pemerintah menganggarkan subsidi sektor energi pada 2016 senilai Rp121 triliun dan sektor nonenergi Rp80,4 triliun. Subsidi energi Rp121 triliun itu meliputi subsidi BBM dan elpiji Rp71 triliun (naik dari Rp64,7 triliun pada 2015) dan subsidi listrik Rp50 triliun (turun dari Rp73,1 triliun pada 2015).
Sejalan dengan itu, pemerintah menata ulang kebijakan subsidi. ”Kami menyusun sistem seleksi penerima yang tepat sasaran,” kata Jokowi.
Presiden mengatakan pemerintah akan menggunakan basis data yang transparan dan menata ulang penyaluran anggaran subsidi yang lebih akuntabel. Dengan begitu, efi siensi dan kualitas belanja negara dapat ditingkatkan.
Subsidi premium yang dihapus dan subsidi solar yang hanya Rp1.000 per liter dinilai memiliki dampak jangka pendek bagi masyarakat.
Sedangkan subsidi listrik, PT PLN (Persero) memprediksi penyalahgunaan subsidi listrik oleh pelanggan yang jumlahnya mencapai 60%. Subsidi listrik tersebut selama ini tidak tepat sasaran.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pelanggan PLN yang menggunakan daya 450 VA dan 900 VA mencapai 44 juta rumah tangga. Namun, jumlah keluarga berkategori miskin hanya 15 juta.
Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan pada 2016 pemerintah akan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah mengalokasikan 20% anggaran APBN 2016 untuk pendidikan, infrastruktur sebesar 8%, dan 5% anggaran untuk kesehatan.
”Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur Rp313,5 triliun atau 8%. Anggaran tersebut lebih besar daripada alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN-P 2015,” kata Jokowi.
Tujuannya, kata dia, dapat mendukung konek tivitas antarwilayah, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Anggarannya untuk pembangunan jalan, jembatan, dan bandara, agar ada konektivitas nasional.
Anggaran Pendidikan
Anggaran pendidikan dialokasikan Rp424,8 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan, baik di pusat maupun di daerah. Pemerintah akan memperluas sasaran bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang mencakup 19,2 juta siswa serta pemenuhan wajib belajar 12 tahun.
Selain itu pemerintah pada 2016 akan mengalokasikan anggaran kesehatan 5% dari APBN, yaitu Rp106,1 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan un tuk mendukung peningkatan kua li tas pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merata di pusat dan daerah. Selain pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, anggaran tersebut juga untuk memperluas cakupan penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan menjadi sebanyak 92,4 juta jiwa.
Pada tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5%. Target ini turun dari target 5,7% pada tahun ini. ”Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,5%. Kondisi ekonomi global dan domestic diproyeksikan lebih baik daripada tahun lalu sehingga memberikan optimisme pada 2016,” kata Presiden.
Tahun depan pemerintah juga akan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada PNS serta anggota TNI/Polri. Dengan demikian, para abdi negara akan gajian 14 kali mulai tahun depan.