SOLOPOS.COM - Calon kapolri baru Komjen Pol Budi Gunawan menerima Komisi III DPR di rumahnya (JIBI/Solopos/Antara/Reno Esnir)
KPK vs Polri tak lepas dari pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Namun munculnya nama Budi Gunawan ternyata bukan dari Jokowi.
Solopos.com, JAKARTA — Tim independen punya alasan kuat untuk menyarankan Presiden Jokowi agar membatalkan pelantikan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri. Selain status Budi Gunawan sebagai tersangka, ada fakta lain yang mengejutkan soal munculnya nama tersebut sebagai calon tunggal Kapolri.
Ketua Tim Independen, Ahmad Syafii Maarif, menyebut pencalonan Budi Gunawan yang juga tersangka rekening gendut KPK itu bukanlah usulan Presiden Jokowi. “Jujur, itu sebetulnya pengajuan BG bukan inisiatif Presiden,” ujar Syafii Ma’arif saat memberikan pernyataan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015), seperti dikutip dari Detik.
Pernyataan Syafii Maarif itu memperkuat dugaan publik selama ini yang menuding penunjukan Budi Gunawan dilatarbelakangi tekanan politik parpol pendukungnya. Meski demikian, PDIP selaku partai pengusung Jokowi selalu membantah telah melakukan intervensi. Baca: Tim Independen: Batalkan Pelantikan Budi Gunawan!
Namun mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu enggan menjelaskan lebih lanjut soal itu, termasuk mengatakan siapa yang mengusulkan penunjukan Budi Gunawan. “Saya tak mau menyebut nama. Itu sudah rahasia umum,” katanya.
Padahal, penunjukan Kapolri sudah menjadi hak presiden meski harus melibatkan DPR dalam mekanisme pencalonan. Pencalonan Budi Gunawan memang menjadi awal polemik yang berkembang saat ini, bukan hanya soal KPK vs Polri, tapi juga seberapa jauh Jokowi mampu menggunakan kewenangannya sebagai presiden.
Dugaan itu juga diisyaratkan politikus PDIP yang juga Wali Kota Solo, FX Hady Rudyatmo. Rudy mengingatkan agar Jokowi tidak perlu mendengarkan bisikan parpol pendukung, termasuk PDIP.
“Saya itu sudah sering bilang, Pak Jokowi itu kan Panglima Tinggi Republik Indonesia, bukan presiden partai politik. Sehingga beliau tidak perlu menuruti semua bisikan partai. Presiden harus selalu menjaga konstituen rakyat Indonesia yang memilihnya,” katanya hari ini seperti dilaporkan Solopos.com.
Tim Independen akhirnya memberikan rekomendasi yang di antaranya meminta Presiden tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka (Budi Gunawan), dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri agar institusi Polri segera dapat memiliki Kapolri yang definitif.