SOLOPOS.COM - Ilustrasi penolakan atas calon kapolri bermasalah oleh Presiden Jokowi (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
KPK vs Polri diwarnai rumor konflik internal di antara para petinggi Polri. Jika hal ini benar, tugas tim independen makin berat.
Solopos.com, JAKARTA — Tim Independen atau tim sembilan yang dibentuk Presiden Jokowi dipastikan menghadapi tugas berat. Masalahnya, konflik KPK vs Polri yang terjadi saat ini jauh lebih kompleks daripada kasus kriminalisasi terhadap Bibit Samad Riyanto-Chandra Hamzah atau penyidik KPK Novel Baswedan.
Anggota Komisi III asal PPP, Asrul Sani, mengatakan tim independen harus mengungkapkan fakta-fakta di balik kisruh antara KPK dengan Polri. Hal ini terkait dugaan adanya “perang bintang/jenderal” konflik di antara para petinggi Polri. Baca: Begini Kira-Kira Sikap Jokowi Sebulan Lagi.
“Dalam hal ini, tim independen harus mendalami fakta-fakta yang terjadi, terkait Komjen BG dan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Begitu juga terkait beberapa rumor yang harus segera diklarifikasi,” kata Asrul Sani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/1/2015), seperti dilaporkan Antara.
“Dalam hal ini, tim independen harus mendalami fakta-fakta yang terjadi, terkait Komjen BG dan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Begitu juga terkait beberapa rumor yang harus segera diklarifikasi,” kata Asrul Sani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/1/2015), seperti dilaporkan Antara.
Dalam mengungkap kisruh kedua institusi tersebut, lanjut Asrul, tim independen diharapkan membuka diri bagi informasi atau data-data penting dari masyarakat. Termasuk adanya kabar tentang keterlibatan sejumlah jenderal di Mabes Polri dalam masalah ini.
“Beberapa hari ini ramai beredar juga dipemberitaan terkait kabar adanya perang bintang di kepolisian. Saya juga mendapatkan informasi mengenai perang bintang itu. Karenanya kami berharap, tim independen bisa membuka diri untuk informasi dari masyarakat,” tuturnya.
Selanjutnya, Presiden Jokowi mencopot Kapolri jenderal Sutarman dan memilih Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Tak lama kemudian, Kabareskrim Komjen Suhardi Alius yang menjadi kandidat Kapolri juga dicopot.
Disinilah masalah mulai muncul, ketika KPK menetapkan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi dan suap. Kasus ini berasal dari data lama yang disedot dengan cepat oleh komisi antirasuah. Beredar kabar, yang menjadi operator data tersebut diduga adalah Brigjen Pol. KR, salah satu petinggi di Bareskrim Mabes Polri.
“Termasuk cerita ini, harus bisa dibuktikan benar-tidaknya. Kita cinta Polri yang solid. Jangan ada lagi yang aneh-aneh. Lebih baik hal seperti ini segera diklarifikasi agar tidak timbul persepsi miring di masyarakat,” pungkas Asrul Sani.
Sebelumnya diberitakan Solopos.com, pengamat komunikasi politik, Effendi Gazali, menilai pembentukan tim independen yang terdiri atas sembilan tokoh merupakan tanda Jokowi sedang mencari jalan. Seperti diketahui, banyak dugaan bahwa Presiden Jokowi kini berada dalam tekanan politik di kanan-kiri. Itulah yang membuat Jokowi terkesan berjalan pelan.
“Agak pelan karena memperhatikan segala sesuatu. Dulu ada yang mengatakan Jokowi petugas partai, boneka, dan sebagainya. Tapi dia [Jokowi] sedang mencari jalan [untuk keluar dari tekanan parpol],” kata Effendi Gazali saat berbicara di Kompasiana TV, Selasa (27/1/2015) malam.
Menurut Effendi, saat ini Presiden Jokowi sedang berusaha “meminjam tangan” tim independen yang terdiri atas orang-orang dengan kredibilitas yang diakui publik. Sedangkan Wantimpres yang baru dinilai kental dengan unsur parpol.