SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Rachman/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan keengganannya terlibat dalam usulan penggantian nama Provinsi Jawa Barat dengan nama yang memiliki jati diri Sunda. Usul itu, Kamis (25/7/2013), disampaikan Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat kepada DPRD setempat.
“Saya tidak mau terlibat dalam pembahasan pro dan kontra. Itu urusan masyarakat saja,” kata Ahmad Heryawan, seusai melantik pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Jabar, di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Jumat (26/7/2013).
Heryawan menegaskan, hingga kini, ia masih menjalankan tugasnya sebagai gubernur dari wilayah yang bernama Provinsi Jawa Barat. “Hari ini saya sedang menjalankan sebagai Gubernur Jawa Barat dan namanya Jawa Barat,” kata dia.
Ketika dikejar dengan pertanyakan apakah usulan itu merupakan hal penting baginya, Heryawan tak berkomentar. Ia hanya memastikan akan tetap bekerja keras menjalankan kewajibannya sebagai kepala daerah di provinsi yang penduduknya mencapai sekitar 44,5 juta orang itu. “Saya akan tetap bekerja keras saja untuk Provinsi Jawa Barat,” tegas dia.
Ia lalu menyarankan agar persoalan tentang usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat itu diserahkan kepada ahli atau pakarnya. “Tanya saja kepada para pakar, saya tidak mau terlibat konflik atau hal yang pro dan kontra. Saya hanya mau kerja keras saja,” tegas Heryawan.
Nama Provinsi Jawa Barat diusulkan untuk diganti dengan nama yang memiliki jati diri Sunda oleh Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat karena “Jawa Barat” dianggap bukan nama melainkan lebih kepada sebutan kawasan regional yang merujuk kepada bagian barat Pulau Jawa. Sebutan bagi Pulau Jawa bagian barat itu kini tidak lagi relevan.
“Nama Jawa Barat itu adalah Pulau Jawa bagian barat. Bukan nama yang ada filosofinya. Realitanya juga sekarang ada yang lebih barat di pulau Jawa selain Jawa Barat, yakni Banten dan DKI,” kata Asep Saepul Muhtadi selaku juru bicara komunitas itu, di Bandung.
Asep yang ditemui wartawan seusai audiensi dengan DPRD Jawa Barat di Gedung Dewan setempat, Jl. Diponegoro, Kota Bandung, Kamis, mengklaim ide penggantian nama Jawa Barat itu pun bukan instan. Menurut dia, sebelumnya, pada tanggal 17 Desember 2012, di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Kota Bandung telah dilakukan diskusi kecil yang melibatkan sejumlah tokoh Jawa Barat guna merundingkan penggantian nama itu.
Ia menuturkan, saat itu, setiap tokoh mengungkapkan argumentasi mereka dari berbagai segi tentang perlunya Jawa Barat berganti nama. “Ide ini sebetulnya tindak lanjut dari ketertundaan agenda yang sudah 7 bulan. Untuk berganti nama kita kan enggak bisa bikin sendiri. Kita harus lihat aspek legalitas dan kami siap berargumentasi jika diperlukan oleh pihak formal,” katanya.
Ketika ditanyakan mengenai alasan sepenting apa nama Jawa Barat diganti, Asep mengaku pergantian nama ini akan memberi dampak psikologis kepada jati diri masyarakat. Perubahan ini, kata dia, bersifat substansial agar mengubah mindset masyarakat Jawa Barat yang kental dengan nilai kesundaan menjadi semakin maju.
Kalangan legislator Jawa Barat berjanji mengkaji usul itu dengan hati-hati, termasuk terkait dimensi kesukuan warga Jawa Barat. Berdasarkan catatan
