SOLOPOS.COM - Peta Jawa Barat (commons.wikimedia.org)
Solopos.com, BANDUNG — Sekelompok warga Jawa Barat yang menyebut diri Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat mengusulkan penggantian nama provinsi mereka dengan nama beridentitas Sunda.
Usul pergantian nama Provinsi Jawa Barat dengan nama berjati diri Sunda itu didasari pemikiran “Jawa Barat” bukanlah nama tetapi lebih merupakan kawasan regional. Menurut mereka sebutan bagi kawasan regional Pulau Jawa bagian barat itu kini sudah tak relevan.
“Nama Jawa Barat itu adalah Pulau Jawa bagian barat. Bukan nama yang ada filosofinya. Realitanya juga sekarang ada yang lebih barat di Pulau Jawa selain Jawa Barat, yakni Banten dan DKI,” kata Asep Saepul Muhtadi, juru bicara komunitas itu.
Berdasarkan catatan solopos.com, provinsi Jawa Barat tak sepenuhnya menghimpun warga bertradisi pasundan. Beberapa wilayah di Jawa Barat memiliki sejarah tradisi tersendiri yang juga memiliki catatan sejarah cukup tua.
Menanggapi kenyataannya itu, anggota Komisi A DPRD Jawa Barat Deden Darmansyah pun segera angkat bicara. Menurut Deden, usul pergantian nama Provinsi Jawa Barat dengan nama beridentitas Sunda itu perlu dikaji lebih dalam dan hati-hati.
“Kami kaji dan kami lihat dulu bagaimana mempersepsikan semuanya agar sama. Saya akan sangat hati-hati,” aku Deden di Bandung, Kamis (25/7/2013).
Ia menuturkan, para anggota DPRD pun belum tentu satu kata, apalagi jika dikaitkan dengan marjinalisasi kesukuan. Deden menilai, meski pun kedengarannya sederhana, tetapi perubahan nama itu harus mengubah UU No. 11/1950 tentang Pembentukan Jawa Barat.
“Hal ini lebih pada kewenangan pusat. Kami berupaya untuk mengkaji. Kalau DPRD dan gubernur setuju, akan kami usulkan. Tapi kami juga harus berkoordinasi dengan Komisi II karena akan mengubah UU,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Uu Rukmana menambahkan usulan itu akan dibahas terlebih dahulu di badan musyawarah lembaga legislatifnya. Tetapi DPRD, kata dia, tetap mesti berdiskusi dengan sejumlah pihak di Cirebon, Subang, Bogor, dan beberapa daerah lain di Jawa Barat. “Sehingga jangan sampai kontraproduktif. Harus ada keputusan bersama yang ada jalan keluar. Jabar jangan sampai pecah,” pungkas Uu.
