SOLOPOS.COM - Ilustrasi PNS Boyolali (Dok/JIBI)
BOYOLALI–Bupati Seno Samodro mengakui adanya kegiatan silaturahmi PNS itu. Namun, ia dengan tegas mendukung acara itu. Alasannya, apa yang dilakukan PNS itu bukanlah mobilisasi atau politisasi, melainkan sebentuk kemerdekaan berkumpul dan menyampaikan pendapat.
“Itu dilindungi undang-undang. Jadi, enggak bisa dilarang,” kata dia yang mengaku jarang terlibat secara langsung dalam acara itu.
Seno tak menampik bahwa PNS yang dimutasi ke daerah yang jauh dari tempat asal sengaja ia lakukan lantaran yang bersangkutan tak mendukung kepemimpinannya.
“Kalau dibuang 50 km, ya itu kan salah sendiri menjelek-jelekkan saya. Toh, saya juga enggak kenal mereka, itu berdasarkan laporan dari tim sukses,” kata Seno ketika ditemui di sela-sela peresmian Gedung Baru Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) di Kelurahan Kemiri, Mojosongo, Boyolali, Jumat (15/2).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam dua bulan terakhir ini, atmosfer di lingkungan PNS Boyolali panas-dingin. Penyebabnya, didug ada mobilisasi PNS untuk kepentingan politik.
Mereka secara bergiliran dikumpulkan di berbagai lokasi, mulai Panti Marhaen [kantor DPC PDIP Boyolali], gedung sekolah, kantor kecamatan hingga kantor kelurahan.
Seperti pada pertemuan di aula SMAN 1 Boyolali, ratusan PNS duduk berjajar di sana. Mereka datang untuk memenuhi sepucuk undangan bertema Silaturahmi PNS Kelurahan Pulisen, Sabtu (9/2/2013) malam.
