SOLOPOS.COM - Kawasan Kemiri, Mojosongo, Boyolali (JIBI/FOTO/Dok)
Wacana pemindahan kantor Pemkab Boyolali adalah lagu lama. Pernah muncul pada 2007 lalu namun sasaran pemindahan semula adalah Winong, Boyolali. Entah bagaimana sasaran lokasi tiba-tiba berubah di Kemiri, Mojosongo.
“Saat rencana pemindahan kali pertama itu, tokoh masyarakat dan LSM termasuk saya diundang ke kantor Pemkab. Waktu itu saya dan teman-teman walkout karena kami minta relokasi Kantor diarahkan ke Boyolali utara supaya kesenjangan yang terjadi tidak menjadi makin jauh,” tegas mantan Badan Pekerja Forabi, Sunaryanto pekan lalu. Bahkan saat itu, Yanto sapaan akrabnya mengungkapkan sudah ada master plan gedung-gedung pusat pemerintahan yang dilengkapi dengan alun-alun serta mesjid.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Boyolali, Moeljoto membenarkan yang disampaikan Yanto. Menurutnya, memang sempat ada wacana pemindahan ke Winong namun tidak jadi karena berbagai pertimbangan. Salah satunya karena lokasi Winong terlalu dekat dengan Gunung Merapi. Sebaliknya dari beberapa pilihan, Kemiri Mojosongo yang paling logis untuk dijadikan sasaran lokasi pemindahan.
Disinggung mengenai status Mojosongo yang hanya PPK sehingga belum layak menjadi ibukota, Moeljoto membantahnya. Menurut dia, ibukota masih Boyolali lantaran pembangunan gedung perkantoran di Kemiri tidak ada kaitannya dengan pemindahan ibukota.
Sementara soal master plan untuk pembangungan kantor di Kemiri hingga tiga tahun ke depan, Moeljoto mengaku hingga saat ini masih dalam proses. “Sampai saat ini masih dibuat. Nanti kalau detail engineering design-nya juga sudah jadi, proses lelang bisa segera dilaksanakan,” tukasnya.
Sementara itu Kepala DPPKAD, Widodo Munir menambahkan selain mengandalkan DAU Pemkab juga mengandalkan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan gedung kantor pada tahun ini. “Pada tahun ini kami memang mengandalkan DAK untuk sarana serta prasarana pemerintahan. DAK itu khususnya untuk kegiatan pembangunan Kantor Badan Perizinan dan Penanaman Modal,” imbuhnya. Munir menambahkan, semua penganggaran untuk pembangunan kantor Pemkab sudah sesuai prosedur.