SOLOPOS.COM - JOKOWI-AHOK-- Joko Widodo (Jokowi) (ketiga kiri) dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) (kedua kanan) usai mendaftarkan dan menyerahkan dokumen untuk verifikasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Jakarta. Foto diambil beberapa waktu lalu. (Rahmatullah/JIBI/Bisnis Indonesia)
JOKOWI-AHOK-- Joko Widodo (Jokowi) (ketiga kiri) dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) usai mendaftarkan dan menyerahkan dokumen untuk verifikasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Jakarta, Senin (19/3/2012). (Rahmatullah/JIBI/Bisnis Indonesia)
JAKARTA–Tim sukses (Timses) pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta Jokowi-Ahok melaporkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan manipulasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Laporan itu telah diterima dengan No. Pol. LP/407/V/2012/Bareskrim dengan pelanggaran pemalsuan dokumen.
Anggota Timses Jokowi-Ahok,M. Taufik menjelaskan timnya banyak menemukan ribuan NIK ganda yang tersebar merata di seluruh wilayah Jakarta. “NIK ganda yang kami temukan, satu nama orang ada beberapa wilayah, ini suatu bentuk suatu kejahatan demokrasi,” kata M. Taufik di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (23/5/2012).
Dia menilai NIK ganda ini bukanlah human error karena jumlahnya yang mencapai ribuan. “Kalau satu atau dua kami bisa maklumi, kalau sudah ribuan harus ada yang bertanggung jawab,” ujar M. Taufik yang juga Ketua DPD Gerindra DKI itu.
Sementara itu, anggota kuasa hukum Jokowi-Ahok, Sirra Prayuna yang mendampingi M. Taufik menerangkan pihaknya telah menemukan 32.000 NIK ganda atau pemilih fiktif di daerah Jakarta Utara. Jumlah ini bagian dari 700.000 data fiktif pemilih di seluruh wilayah DKI Jakarta.
“Saya tidak tahu siapa yang diuntungkan dengan adanya manipulasi ini. Saya juga tidak mengatakan incumbent, tetapi ini harus diadukan, karena akan berdampak pada persoalan hak warga negara, yang sesungguhnya tidak memiliki hak, tiba-tiba mendapat hak suara untuk memilih,” kata Sirra Prayuna.
Datangi Panwaslu
Usai melaporkan, Timses Jokowi-Ahok akan mendatangi dan berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta untuk melakukan penelusuran dan menyisir daftar pemilih yang diduga fiktif.
Koordinasi dilakukan karena Panwas yang memiliki otoritas pengawasan, memberikan teguran terhadap proses pendataan pemilih tetap tersebut.
Isu NIK ganda dalam Data Pemilih Sementara (DPS) mencuat menjelang tahapan Pilgub DKI. Diduga ada sekitar 1 juta KTP bermasalah di DKI, kebanyakan persoalannya adalah soal NIK ganda.