SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Wonogiri (Espos)--Kalangan pengusaha jasa konstruksi meminta penentuan indeks harga satuan material proyek oleh pemerintah direvisi. Tidak lagi disamaratakan satu kabupaten, tapi dibedakan per distrik dan disesuaikan dengan kondisi riil di tiap distrik.
Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional (Aspeknas) Wonogiri, Kenthut Suryatno kepada wartawan di Gedung DPRD Wonogiri, Kamis (27/1) mengungkapkan penentuan indeks harga satuan material proyek selama ini dibuat sama untuk seluruh Kabupaten Wonogiri dengan patokan harga berdasarkan survei di daerah perkotaan. Hal ini dinilai sangat merugikan bagi pengusaha konstruksi yang dapat proyek di daerah pinggiran seperti Paranggupito, Karangtengah, Puhpelem dan Kismantoro.
Faktor jarak, medan yang sulit serta upah tenaga/tukang yang lebih besar, membuat biaya yang harus dikeluarkan kontraktor jauh lebih besar dibandingkan indeks harga yang tertera dalam rencana anggaran dan belanja (RAB). Demikian pula jika dibandingkan biaya proyek di perkotaan. “Harga pasir dan batu itu daerah terpencil lebih mahal karena faktor jarak dan medan yang sulit. Tapi indeksnya dibuat sama. Contoh lain, upah pemecah batu, pada kenyataannya bisa mencapai Rp 80.000/orang/hari. Sedangkan indeksnya dalam RAB hanya Rp 34.000/orang/hari,” jelas Kenthut.
Karena itulah, Kenthut mengharapkan survei untuk penentuan harga satuan material itu tidak hanya dilakukan di perkotaan tetapi juga melihat langsung kondisi di daerah-daerah pinggiran. Jika itu dilakukan tentu akan dihasilkan kebutuhan yang berbeda, yang berarti indeks harganya juga harus dibuat berbeda.
shs