Rapat pleno yang digelar di Aula KPU Grobogan dipimpin Ketua KPU Jati Purnomo, sempat diwarnai aksi walk out oleh saksi dari pasangan nomor 1, 2 dan 4. Selain itu diwarnai pula aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan orang dari Masyarakat Peduli Grobogan.
Hasil rekapitulasi akhir yang dilakukan di KPU, pasangan BAIK yang merupakan pasangan incumbent meraih 296.047 suara (41,35%) sementara pasangan Sri Sumarni-Pirman (SiP) meraih 289.495 suara (40,44%) atau hanya selisih 6.552 suara.
Aksi walk out dilakukan Rahmatullah saksi pasangan nomor 1, Sri Sumarni-Pirman (SiP), Syahroni Dimyati saksi pasangan nomor 2, Pangkat Djoko Widodo-Nurwibowo (Janur) dan ali Rukamto saksi dari pasangan nomor 4, Budisatyo-Edy Mulyanto (Budi-Edy).
Rahmatullah saksi dari pasangan SiP langsung meninggalkan ruangan begitu acara dibuka, karena menilai Ketua KPU tidak akomodatif dan ruangan rapat pleno yang tidak representatif. Langkah ini kemudian disusul Ali Rukamto saksi dari pasangan Budi-Edy yang mempersoalkan beredarnya surat KPU ke Gubernur.
Sementara saksi dari pasangan Janur, Syahroni Dimyati meninggalkan ruangan atas perintah Ketua DPC PKB Grobogan HM Nurwibowo ketika penghitungan suara tingkat kabupaten tinggal empat kecamatan.
Kendati ada aksi walk out rapat terus berlangsung hingga akhir. Sehingga hanya satu saksi yakni saksi dari pasangan BAIK, Drs Budi Susilo yang menandatangani berita acara rapat pleno rakapitulasi tersebut.
“Saya menghormati aksi walk out yang dilakukan saksi pasangan calon lain, karena itu hak mereka,” ujar Budi Susilo.
Menanggapi hal ini Ketua KPU Grobogan Jati Purnomo mengatakan, aksi walk out merupakan hak masing-masing saksi. Tindakan ini tidak mempengaruhi proses rakapitulasi suara.
“Secara peraturan tetap sah.KPU juga menyayangkan aksi ini karena justru di rekapitulasi akhir ini bisa cross cek data perolehan suara,” tegasnya.
Sementara aksi unjuk rasa di luar gedung KPU Grobogan dengan coordinator lapangan Ulil David menuntut agar KPU bersifat netral dan transparan.Massa juga menyoroti kinerja Panwas yang tidak tegas atas sejumlah pelanggaran Pilkada.
rif