SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Semua isu mengemuka dalam usulan pemerintah kepada DPR itu dibahas, tidak sebatas kepemimpinan DIY yang sempat menjadi kontroversi.
“Sebaiknya ada pembahasan lebih mendalam di Setgab tentang RUU tersebut untuk semua isu termaktub di dalamnya, bukan hanya isu kepemimpinan,” kata Ketum DPP PD Anas Urbaningrum mengenai persiapan Setgab untuk proses pengesahan RUU Keistimewaan Yogyakarta.
Di dalam informasi yang di lansir detikcom, Minggu (26/12), Anas mengaku belum mengetahui detail pembicaraan yang berlangsung pada Selasa (21/12). Tetapi dia yakin pembicaraan langsung antara dua tokoh itu adalah untuk mendapatkan solusi mengenai polemik keistimewaan Yogyakarta.
Lebih lanjut dikatakannya, karena belum ada laporan lengkap maka Setgab juga belum mengagendakan rapat khusus untuk membahas hasil pertemuan.
Tetapi dia memastikan akan ada pembicaraan internal di setgab, sebab pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai masalah tersebut masih belum maksimal.
“Pembahasan pertama beberapa waktu yang lalu terasa belum memadai,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden SBY dan Sultan HBX mengadakan pertemuan menyusul semakin memanaskan polemik mengenai usulan pemerintah dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta.
Usulan yang picu kontroversi adalah usul pemerintah agar pejabat Gubernur-Wagub DIY tidak lagi secara otomatis dijabat oleh Sultan-Paku Alam seperti selama ini, melainkan melalui pemilihan.
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa lalu, difasilitasi Ketum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie.
dtc/nad