SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sebab, jika ada pemilihan langsung, siapa pun calon yang diajukan keraton hampir dipastikan menang. Legitimasi historis dan demokratis bakal digenggamnya.
Hal ini disampaikan oleh pengajar ilmu politik Indonesia di Australian National University (ANU), Marcius Mietzner seperti dilansir detikcom, Rabu (1/12).
“Tokoh kuncinya di Sultan. Kalau dia maju pasti menang sampai 70 persen. Dia juga akan mendapat mandat historis dan demokratis,” kata Marcius.
“Tokoh kuncinya di Sultan. Kalau dia maju pasti menang sampai 70 persen. Dia juga akan mendapat mandat historis dan demokratis,” kata Marcius.
Marcius menerangkan, pemilihan langsung juga bisa menjawab permasalahan sistem monarki yang sempat dilontarkan Presiden SBY. Tidak perlu ada kekhawatiran terlalu jauh soal nasib Yogyakarta ke depan, sebab peran Sultan bakal tak tergantikan.
“Alasan psikologis di Yogyakarta membuat siapa pun akan susah melawan dia di Pemilukada,” lanjut penulis buku Military, Politics, Islam and the state in Indonesia ini.
Bagi pria Jerman ini, Sultan harus memberikan ketegasan pada masyarakat tentang sikapnya terkait RUUK Yogyakarta. Dialog dengan pemerintah pun tetap harus digalakkan.
“Jangan selalu kirim delegasi, harus ngomong sendiri,” usulnya.
Isu keistimewaan bagi Yogyakarta dan polemik gubernur ini sebetulnya bisa menjadi poin positif bagi pencitraan Sultan. Alasannya, lanjut Marcius, Sultan memiliki kesempatan untuk menggambarkan diri sebagai seorang yang demokratis.
“Kalau menolak, kesannya dia menolak sistem demokratis di daerah sendiri,” tutur Marcius.
Lebih lanjut, dia menilai bahwa kunci polemik ini bukan pada Presiden SBY, melainkan di diri Sultan. Bagaimana sikap Sultan menentukan pandangan masyarakat padanya.
“Saya tidak setuju dengan kritik pada SBY. Fokusnya lebih ke Sultan, masalahnya dia mau punya image seperti apa. Kalau mau menambah legitimasi politik, ikut saja Pemilukada,” tutup pria yang sedang membuat disertasi tentang aktivis yang berubah jadi politisi ini.
dtc/nad