Yoon Suk-yeol Presiden Baru Korea Selatan

Solopos.com, SEOUL – Yoon Suk Yeol, calon presiden dari partai oposisi utama Korea Selatan, People Power Party, terpilih sebagai presiden baru Korea Selatan. Dengan lebih dari 98 persen surat suara dihitung pada Rabu (9/3/2022), Yoon sudah menguasai 48,6 persen suara dibandingkan lawannya, Lee Jae-myung dari Partai Demokrat yang berkuasa saat ini, yang kalah tipis dengan 47,8 persen suara. Hal ini sekaligus menjadi hasil pemilu paling ketat sepanjang sejarah Korea Selatan.

Saat berpidato pada Kamis (10/3/2022), Yoon menyatakan dirinya akan menjunjung tinggi konstitusi, bekerja sama secara erat dengan parlemen dan kelompok oposisi saat melaksanakan pemerintahannya. Di Korea Selatan, masa jabatan presiden hanya satu kali yaitu lima tahun dan tidak bisa dipilih kembali. “Kompetisi sudah selesai. Kita harus bergandeng tangan dan bersatu demi rakyat dan negara,” kata Yoon yang akan memulai masa jabatannya Mei mendatang.

Promosi Kuliner Legend Sate Klathak Pak Pong Yogyakarta Kian Moncer Berkat KUR BRI

Dalam kesempatan lain, Yoon menyatakan dia akan memprioritaskan kesatuan nasional. Dia menegaskan bahwa seluruh rakyat harus diperlakukan sama tanpa memandang kewilayahan, sikap politik, dan status sosial ekonomi. “Saya akan memberi perhatian pada kesejahteraan rakyat, menyediakan layanan yang baik bagi yang membutuhkan, dan memperjuangkan yang terbaik sehingga negeri kita menjadi bagian masyarakat internasional dan dunia bebas yang berintegritas dan bermartabat,” tegasnya.

Pemilu berlangsung saat Korea Selatan tengah berjuang menghadapi melonjaknya kasus Covid-19 varian Omicron. Pada Rabu otoritas kesehatan melaporkan 342.446 kasus baru yang sekaligus menjadi rekor tertinggi jumlah kasus dalam sehari. Para pemilih yang sedang terjangkit memilih secara terpisah setelah waktu pemungutan suara yang biasa berakhir pada Rabu malam.

Yoon adalah jaksa agung pada pemerintahan Presiden Moon Jae-in yang akan digantikannya. Yoon mengundurkan diri dari jabatannya dan bergabung dengan partai oposisi tahun lalu lantaran terjadinya konflik terkait penanganan kejaksaan dalam pengusutan kasus yang melibatkan sekutu Presiden Moon. Para pendukung Presiden Moon menuduh Yoon berupaya menjegal program reformasi hukum yang berjalan. Yoon sendiri menyatakan pengusutan yang dilakukan kejaksaan obyektif dan sesuai prosedur.

Kampanye pemilu berlangsung panas antara kedua kandidat. Selama berbulan-bulan keduanya saling serang dengan pernyataan pedas, ejekan, dan sindiran. Sejumlah pengamat politik menilai kedua kandidat sama-sama tidak punya strategi yang jelas soal bagaimana cara menanggulangi ancaman dari Korea Utara dan senjata nuklir mereka. Keduanya juga dinilai tak punya sikap jelas soal cara menangani krisis diplomasi internasional di tengah memanasnya permusuhan antara sekutu terbesar Korea Selatan yaitu Amerika Serikat dengan China. Pengamat juga meragukan kemampuan kedua kandidat dalam menangani makin melebarnya jurang kesenjangan ekonomi di dalam negeri dan melesatnya harga perumahan.

Yoon juga dinilai masih sangat kurang pengalaman dalam politik dan kiprah kepartaian, pemahaman kebijakan luar negeri, dan urusan-urusan vital kenegaraan lainnya. Yoon menjawab bahwa dia akan menyerahkan semua urusan kenegaraan yang membutuhkan kemampuan khusus kepada para pejabat dan orang yang berpengalaman sesuai bidangnya.