Camat Kartasura, Sukoharjo, Suyadi Widodo, menggunting pita saat meresmikan pengoperasian IGD RSIS di Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Senin (11/3/2019). (Solopos/Iskandar)

Solopos.com, SUKOHARJO -- Ketua Pengawas Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta (Yarsis), Muhammad As’ad, mengklaim langkah kubunya membuka instalasi gawat darurat (IGD) https://soloraya.solopos.com/read/20190226/490/974422/ratusan-karyawan-rsis-sukoharjo-buka-segel-gerbang-rs" title="Ratusan Karyawan RSIS Sukoharjo Buka Segel Gerbang RS">RSIS di Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, sesuai prosedur hukum.

Menurut dia, sampai saat ini RSIS tidak pernah diperintahkan untuk tutup. “Bahkan, ketika kami konsultasi ke Kementerian Kesehatan, IGD harus tetap buka karena untuk menolong masyarakat,” ujar dia ketika ditemui wartawan saat pembukaan IGD RSIS di Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Senin (11/3/2019).

Sebenarnya, kata dia, semuanya sudah jelas. Terkait perdata Yarsis telah memenangi kasus itu dan direkomendasikan untuk mengeluarkan Muhammad Djufrie dan Amin Romas (dua pimpinan Yayasan Wakaf RSIS atau YWRSIS).

“Kami tidak berbicara masalah hartanya, kalau harta tetap milik https://soloraya.solopos.com/read/20190219/490/972803/hari-ini-karyawan-rsis-sukoharjo-buka-segel-rumah-sakit" title="Hari Ini, Karyawan RSIS Sukoharjo Buka Segel Rumah Sakit">Yarsis. Oleh sebab itu kami kan sampai anmaning sekian kali dan kami juga sudah membayar panjar untuk eksekusi. Tapi sampai sembilan bulan ini kan tidak ada realisasi.”

Di sisi lain, As’ad memaparkan PK yang diajukan Djufrie terkait sengketa RSIS telah ditolak. Ditanya langkah kubu Djufrie yang mengadu ke pihak berwenang, As’ad menegaskan siap menghadapinya.

“Hla dia mau ngapain, karena dia kan selalu menafsirkan putusan seperti itu,” ungkap As’ad.

Menurut As'ad, saat putusan di PN Semarang, ketika https://soloraya.solopos.com/read/20180814/490/934116/karyawan-rsis-dirumahkan-sampai-akhir-september" title="Karyawan RSIS Dirumahkan Sampai Akhir September">Yarsis melaporkan soal penggelapan telah dijelaskan Djufrie sudah kalah. Putusan Mahkamah Agung, imbuh dia, merupakan keputusan tertinggi sehingga tak relevan jika berbicara terkait PTUN.

Suharsih
Editor:
Suharsih

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten