Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra mengikuti sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). (Bisnis-Abdullah Azzam)

Solopos.com, JAKARTA -- Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf,  Yusril Ihza Mahendra, optimistis Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak permohonan yang diajukan BPN Prabowo-Sandiaga dalam sengketa hasil Pilpres 2019. Jika gugatan itu ditolak,  Yusril mengaku tak lagi berniat mempolisikan saksi kubu 02.

Sebelumnya, Yusril membuka peluang untuk mempolisikan saksi-saksi Prabowo-Sandiaga yang dinilai mengarah memberikan keterangan palsu dan ada yang menyembunyikan identitasnya dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di MK. Salah satu saksi yang dimaksud adalah Beti Kristiana yang menyebut penemuan amplop surat dan hasil penghitungan suara yang dibuang di Boyolali.

"Saya berkeyakinan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin negarawan yang berjiwa besar. Ini riak-riak yang terjadi selama persidangan. Saya yakin beliau pemaaf, jadi persoalan itu setelah MK ini selesai ya sudahlah," ujar Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Menurutnya, apa yang terjadi di persidangan dapat menjadi pelajaran bahwa saksi yang memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan identitas dapat dipidanakan.

Yusril pun berharap semua pihak dapat melakukan rekonsiliasi dan melupakan semua dendam dan kemarahan setelah putusan MK dibacakan. Yusril juga mengimbau agar pihak yang kalah dapat menghormati keputusan MK.

"Lebih baik rekonsiliasi saling maaf-memaafkan tapi dengan syarat pihak yang kalah tetap menghormati keputusan MK ini," tegas Yusril.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten