Anggota Bawaslu Kudus Bahrudin berfoto bersama para blogger seusai Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Command Center Setda Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (9/11/2019). (Antara-Istimewa)

Solopos.com, KUDUS — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah melibatkan para blogger untuk melakukan pengawasan partisipatif atas proses demokrasi di wilayah setempat.

Bawaslu Kudus, Sabtu (9/11/2019), menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif terhadap para blogger di daerah setempat. Harapannya, mereka bisa menjadi pengawas partisipatif dalam proses pemilu mendatang.

Untuk itu, Bawaslu Kudus menghadirkan para blogger Kota Kudus dalam kegiatan sosialisasinya yang digelar di Command Center Setda Kudus. "Kehadiran para blogger sangat dibutuhkan karena mereka biasa berkecimpung di dunia maya lewat tulisan-tulisannya yang bisa menarik masyarakat luas," kata pembicara dalam Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Bahrudin.

Menurut dia, Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi tahapan pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam pengawasannya. Salah satunya, kata Bahrudin yang juga anggota Bawaslu Kudus Divisi Hukum, Data dan Informasi, dengan menghadirkan komunitas blogger Kudus untuk terlibat dalam aktivitas pengawasan.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, kata dia, harus diawali dengan sosialiasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan pemilu. Bawaslu Kudus sepanjang 2019 tercatat sudah menggandeng banyak pihak sebagai upaya mewujudkan pengawas pemilu partisipatif.

Kegiatan terbaru, yakni menetapkan tiga desa antipolitik uang di Kabupaten Kudus, meliputi Desa Piji, Lau dan Jekulo. "Dalam waktu dekat juga akan dibentuk desa pengawas pemilu, meliputi Desa Kaliputu, Papringan dan Jepang," ujarnya.

Ia mengingatkan pemerintahan yang demokratis memiliki beberapa tanda, di antaranya adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung serta adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.

Adanya pelibatan masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif, disebabkan karena minimnya jumlah pengawas pemilu dalam satu wilayah. Sementara tanggung jawab pemilu secara substansial, kata dia, merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat sehingga masyarakat perlu dilibatkan.

"Kehadiran mereka tentunya bagian dari kontrol nasional untuk menghasilkan pemimpin yang sesuai kehendak rakyat," ujarnya.

Dengan keterlibatan masyarakat menjadi pengawas partisipatif, Bawaslu Kudus yakin selain menjadikan pemilu bermartabat dan berintegritas juga untuk mendorong tingkat partisipasi publik menggunakan hak pilihnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya

Sumber: Antara


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten