Wow! Penanganan Kawasan Kumuh Kota Solo Jadi Salah Satu yang Terbaik

Penanganan kawasan kumuh di Kota Solo, khususnya di lahan HP 0001 Mojo, Pasar Kliwon, dinilai jadi salah satu yang terbaik di Indonesia.

 Pekerja menyelesaikan proyek penataan kawasan kumuh lahan hak pakai (HP) 00001 Mojo, Pasar Kliwon, Solo, Senin (29/11/2021). (Solopos/Nicolous Irawan)

SOLOPOS.COM - Pekerja menyelesaikan proyek penataan kawasan kumuh lahan hak pakai (HP) 00001 Mojo, Pasar Kliwon, Solo, Senin (29/11/2021). (Solopos/Nicolous Irawan)

Solopos.com, SOLO — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menilai penanganan kawasan kumuh di Kota Solo menjadi salah satu dari tiga terbaik di Indonesia. Dua daerah lainnya yakni Kota Langsa dan Kabupaten Kendal.

PromosiMemahami Peluang Sekaligus Ancaman Metaverse

Pemerintah mendorong penanganan permukiman kumuh terpadu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Integrasi yang mulai dilaksanakan pada 2021. DAK Integrasi merupakan kolaborasi tiga bidang DAK, yakni air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman.

Program itu menjadi satu kesatuan utuh sehingga dapat menuntaskan persoalan kawasan kumuh di lokasi permukiman yang sama. Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti mengatakan pada 2021, terdapat 11 kabupaten/kota pelaksana DAK Integrasi dan lima kabupaten/kota pada 2022.

Baca Juga: Inspektorat Solo: Tak Ada Penyimpangan Dana Bantuan RTLH di Mojosongo

Dari 11 kabupaten kota itu, Solo menjadi salah satu pelaksana terbaik dalam penanganan kawasan kumuh. “Kami mengidentifikasi adanya praktik baik di Kota Solo, Kota Langsa, dan Kabupaten Kendal yang kolaboratif, sistematis, serta menerapkan prinsip-prinsip program kota tanpa kumuh [kotaku],” katanya saat pembukaan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah melalui Pembelajaran Horizontal DAK Terintegrasi di Lahan HP 001 Kelurahan Mojo, Solo, Senin (29/11/2021).

Selanjutnya, Tri Dewi mendorong replikasi praktik baik tersebut di daerah lainnya. Untuk itu, pembelajaran horizontal merupakan salah satu kanal peningkatan kapasitas yang dinilai dapat berdampak cepat dan efektif.

Lebih lanjut, ia menyampaikan penataan Lahan HP 001 Kelurahan Mojo menggunakan konsep Land Consolidation (LC). Dengan konsep ini, warga dipindahkan sementara untuk nantinya dipindahkan kembali setelah lahan selesai ditata.

Baca Juga: Libur Sekolah & ASN Solo Dipersingkat, Gibran: Biar Tak Pulang Kampung

“Lahan milik pemerintah dihibahkan untuk masyarakat. Di setiap daerah punya persoalan berbeda, sehingga penanganannya pun berbeda. Namun, intinya adalah komitmen pemerintah daerah merampungkan persoalan itu,” jelas Dewi.

Mencegah Kawasan Kumuh Baru

Penataan kawasan itu tak hanya melibatkan pemerintah pusat, tapi juga provinsi dan corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Integrasi pendanaan itu bertujuan mengubah program dari yang bersifat slum upgrading menjadi slum alleviation.

Dalam slum upgrading, pemerintah biasanya fokus pada peningkatan kualitas perumahan dan permukiman serta menangani isu/persoalan yang ada melalui penyediaan infrastruktur. Hal tersebut menyebabkan penanganan permukiman kumuh menjadi tidak tuntas.

Baca Juga: FPKS DPRD Solo Dukung Pelarangan Konsumsi Daging Anjing

Sementara pada slum alleviation fokus pada menangani permukiman kumuh yang ada sekaligus mencegah terbentuknya permukiman kumuh baru melalui slum upgrading yang komprehensif, urban renewal, penataan permukiman kumuh ilegal, serta penyediaan perumahan dan permukiman baru.

Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, mengatakan penataan kawasan kumuh termasuk satu dari sejumlah upaya strategis pemerintah mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

“Program-program penataan permukiman di kota selalu mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan dukungan masyarakat. Sehingga diharapkan terjadi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya saat menyampaikan sambutan.

Berita Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Jalan TMMD Bisa Pangkas Jarak di Sendangmulyo Wonogiri 8,5 Kilometer

TMMD akan membangun jalan baru berstruktur makadam yang menghubungkan Dusun Kraguman dengan Dusun Sendang.

PTM Terbatas 100 Persen Klaten Dievaluasi

Pemkab Klaten masih mengevaluasi kembali kegiatan PTM terbatas dengan mempertimbangkan perkembangan kasus Covid-19.

Kasus Covid-19 Meningkat, Klaten Kembali Perketat Pendatang

Kasus Covid-19 Klaten meningkat berawal dari para perantau yang berdatangan ke Klaten.

Ada Penyelundupan Narkoba, Tes Urine Warga Binaan Rutan Solo Negatif

Hasil tes urine secara acak terhadap 15 penghuni sel narkoba di Rutan Solo diketahui negatif. Tes urine ini menindaklanjuti penyelundupan jeruk berisi benda diduga sabu-sabu.

Peduli, Polres Klaten Bedah Rumah Warga di Karanganom

Kegiatan bedah rumah itu dilakukan bersama Kodim Klaten, Pemerintah Desa (Pemdes) Kunden, sukarelawan, dan elemen warga lainnya di Karanganom dan sekitarnya.

Pemkot Solo Siapkan 3 Lokasi Darurat bagi Pedagang Pasar Mebel Gilingan

Selama pembangunan sentra IKM, sebanyak 85 pedaagang Pasar Mebel Gilingan, Banjarsari, Solo, akan dipindahkan sementara ke pasar darurat di tiga lokasi.

Keren, Desa Pondok Klaten Ubah TPS Liar Jadi Taman-Fasilitas Olahraga

Pembangunan kawasan taman sekaligus fasilitas olahraga di lahan tanah kas desa seluas kurang lebih 5.000 meter persegi itu menjadi bagian penataan wajah desa di Pondok.

Penyelundupan Barang ke Rutan Solo Masih Terjadi, Terus Apa Solusinya?

Penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam Rutan Solo masih saja terjadi meski pengamanan dan pemeriksaan sudah sangat ketat.

Menyusut 34,43 Persen, Alokasi Pupuk Subsidi NPK di Wonogiri 6.391 Ton

Alokasi awal pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebesar 17.752 ton atau 34,43 persen dari rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

DPRD Karanganyar Minta Pemerintah Beri Solusi Bagi Tenaga Honorer

Wakil Ketua DPRD Karanganyar meminta pemerintah tidak serta merta menghapus tenaga honorer tanpa memberi solusi bagaimana nasib masa depan mereka.

Angka Kasus Covid-19 Karanganyar Naik Lagi, Jangan Abaikan Prokes

Dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Karanganyar. Warga diminta waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Belum Punya Kartu Tani? Petani Boyolali Bisa Bawa KTP Saat Tebus Pupuk

Penyerapan pupuk bersubsidi tak optimal tersebut lantaran ada kendala yang dihadapi, salah satunya petani Boyolali yang belum memiliki kartu tani.

Tak Ada Proteksi, Pengusaha Bus Lokal Wonogiri Semakin Tergerus

Ada dua proteksi yang diharapkan pengusaha bus AKAP lokal Wonogiri, yakni pemberian izin trayek sesuai faktor muat penumpang atau loadfactor dan pembatasan akses bus AKAP dari luar daerah sampai terminal tipe A.

Nunggak Pajak, Aset Satu Perusahaan di Solo Disita KPP Pratama

KPP Pratama Surakarta menyita aset salah satu perusahaan di Kota Solo yang menunggak pembayaran pajak. Penyitaan diharapkan memberi efek jera.

Coba Terapi Pasien Stroke, Pejabat Sukoharjo Ini Puji Layanan RSIS Yarsis

Efek terapi TMS di RS Yarsis bisa dirasakan oleh pasien secara bertahap, tergantung perkembangan kondisinya.