Wow, Anggaran Pilkades Serentak di Klaten Telan Anggaran Rp13 Miliar

Solopos.com, KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menyediakan anggaran senilai hampir Rp13 miliar guna mendukung suksesnya pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Klaten, Rabu (13/3/2019). Pemkab Klaten berharap partisipasi warga mencoblos di pilkades serentak di 269 desa di Klaten mencapai di atas angka 80 persen di setiap desa.

Demikian penjelasan Bupati Klaten, Sri Mulyani, saat ditemui wartawan seusai bertatap muka dengan ratusan cakades di rumah dinas (rumdin) Bupati Klaten, Sabtu (9/3/2019). Menjelang pelaksanaan pilkades serentak, bupati meminta seluruh cakades mendukung penuh pelaksanaan pilkades serentak yang kondusif.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Di Klaten sudah pernah menjalani pilkades serentak [tahun 2017 dan 2018]. Di pilkades serentak tahun ini, seluruh anggaran ditanggung APBD Kabupaten Klaten. Tak ada lagi anggaran yang ditanggung pihak ketiga seperti tahun-tahun sebelumnya. Anggaran pilkades serentak tahun ini hampir Rp13 miliar. Semoga, pilkades di Klaten tetap kondusif,” katanya.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani meminta ke seluruh cakades di pilkades serentak mendatang untuk mengedepankan semangat siap menang dan siap kalah. Sri Mulyani mempersilakan antarcakades bertarung sesuai peraturan dan profesional. Sebagaimana diketahui, jumlah cakades di pilkades serentak mencapai 798 orang.

“Ilmu menep harus dikuasai dari sekarang. Apa pun, calon yang menang nanti hanya satu orang. Harus ikhlas menerima hasil. Bagi yang menang, tolong satukan kembali [merangkul lawan]. Di sini bukan adu otot, tapi adu strategi guna memperoleh simpati masyarakat. Tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Semoga partisipasi masyarakat minimal di angka 80 persen [di setiap desa penyelengara pilkades],” katanya.

Sri Mulyani mengatakan setiap cakades harus memperhatikan berbagai peraturan yang berlaku. Hal itu termasuk perlunya menghindari sikap menjadi provokator yang bisa merusak iklim kondusif selama pilkades serentak. Di samping itu, masing-masing cakades dan tim sukses (timses) menghindari politik uang. “Kalau sudah urusan seperti itu [politik uang], tentu akan diurus aparat kepolisian,” katanya.