Kategori: Wonogiri

Wonogiri Zona Merah Covid-19, Ini Penyebabnya Menurut Bupati


Solopos.com/Aris Munandar

Solopos.com, WONOGIRI -- Kabupaten Wonogiri masuk zona merah persebaran Covid-19. Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengungkap penyebabnya.

Berdasarkan website resmi Satuan Tugas Penangan Covid-19 Nasional, pada Minggu (3/1/2021), Wonogiri masih masuk zona merah dalam peta zona resiko persebaran Covid-19.

Sementara itu, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Wonogiri berjumlah 1.355 orang dengan kasus aktif sebanyak 99 kasus. Dengan rincian 61 orang dirawat di rumah sakit dan 38 orang menjalani isolasi mandiri.

Sempat Viral Tinggalkan Sepatu di Warung Bakmi, Ini Kabar Terkini Kades Glodogan Klaten

Pasien yang telah sembuh sebanyak 1.198 orang. Sementara itu pasien yang dinyatakan meninggal dunia 58 orang. Joko Sutopo menyebut salah satu penyebab Wonogiri masuk zona merah karena angka kematian cukup tinggi.

"Penularannya tidak terlalu banyak, namun tingkat kematiannya tinggi. Rata-rata dari perantauan, sampai di Wonogiri kondisinya sudah parah. Dirawat di sini satu hingga dua hari kemudian meninggal dunia," kata Bupati yang akrab disapa Jekek itu.

Di sisi lain, Pemkab bersama Satgas Penanganan Covid-19 Wonogiri akan melakukan evaluasi penutupan obyek wisata dan ruang publik (Alun-alun) selama libur Nataru. Hal itu sebagai langkah untuk menentukan apakah obyek wisata dan ruang publik kembali dibuka atau dilanjutkan penutupannya.

"Untuk sementara atau pertama kebijakan penutupan obyek wisata dan ruang publik saat Nataru saja. Nanti kami evaluasi, jika Wonogiri masih zona merah bisa kami perpanjang penutupannya," kata dia kepada wartawan di Pendapa Rumah Dinas Bupati, belum lama ini.

Masih Zona Merah, Penutupan Objek Wisata dan Ruang Publik di Wonogiri Bisa Diperpanjang

Menurut Jekek, sapaan akrab Bupati Wonogiri, keputusan diperpanjang atau tidaknya penutupan didasarkan pada statistik visual yang dipaparkan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri. Selain itu epidemiologi kasus Covid-19 akan dipertimbangkan.

"Pada prinsipnya pemerintah akan konsisten dengan kebijakan yang dikeluarkan. Nanti data dan persebaran kasus akan terpantau. Itu yang akan kami jadikan acuan kebijakan," ungkap dia.

Share
Dipublikasikan oleh
Ahmad Baihaqi