Wonogiri Siapkan Rp52 Miliar Untuk 47.000 Warga Miskin Terdampak Corona
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo. (Solopos/M. Aris Munandar)

Solopos.com, WONOGIRI -- Pemkab Wonogiri menyiapkan anggaran lebih dari Rp52 miliar untuk pemulihan atau recovery warga terdampak wabah virus corona (Covid-19), khususnya warga miskin.

Anggaran itu untuk menyalurkan bantuan pangan bagi lebih dari 47.000 keluarga senilai Rp200.000/keluarga/bulan. Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, saat ditemui wartawan di pendapa rumah dinasnya, Selasa (31/3/2020), mengungkap sumber anggaran tersebut.

Jekek, sapaan akrabnya, mengatakan anggaran Rp52 miliar itu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) yang sedianya untuk infrastruktur.

3 Pasien Positif Corona di RSUD dr Moewardi Solo Sembuh

Anggaran di pos itu dialihkan untuk penanganan Covid-19 setelah pemerintah pusat menginstruksikan agar daerah merealokasi dan merefokuskan DAK dan DID infrastruktur. Anggaran yang bisa dialihkan hanya dana yang belum terealisasi/terserap.

Dia mengklaim sudah membuat konsep awal realisasi program pemulihan yang terukur. Anggaran itu akan digunakan untuk pengadaan bahan pangan bagi warga miskin Wonogiri terdampak corona dan belum mendapat bantuan sosial.

Dia mencatat berdasar basis data terpadu (BDT), warga miskin di Wonogiri ada lebih dari 333.000 jiwa atau 116.000 keluarga. Lebih kurang 35.000 keluarga itu sudah terdaftar Program Keluarga Harapan (PKH).

Kecelakaan 2 Mobil Bertabrakan di Boyolali, 2 Orang Terluka

Lebih kurang 69.000 keluarga mendapat jatah bantuan pangan nontunai (BPNT). “Selebihnya, yakni lebih dari 47.000 keluarga akan menjadi sasaran recovery melalui program Jaring Pengaman Sosial,” ucap Bupati.

Warga miskin ini akan diberi bahan pangan senilai Rp200.000/keluarga/bulan dari dana tersebut. Menurut penghitungan awal Bupati, program ini akan bisa berjalan sampai lima bulan.

Anggaran Pilkada

Jekek tak khawatir anggaran pemulihan warga miskin terdampak corona di Wonogiri itu tidak cukup. Selain itu anggaran itu, masih ada anggaran pilkada di KPU dan Bawaslu yang bakal kembali masuk APBD.

Imbas Corona, Listrik Digratiskan Selama 3 Bulan, Simak Skemanya!

DPR, KPU, Bawaslu, dan pemerintah pusat sepakat menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) menyusul mewabahnya Covid-19 di Indonesia. Sesuai kesepakatan, anggaran KPU dan Bawaslu digunakan untuk penanganan Covid-19.

“KPU mendapat dana Rp32 miliar, sedangkan Bawaslu Rp10 miliar. Saya yakin serapan anggaran KPU dan Bawaslu masih minim mengingat tahapan yang dilaksanakan belum banyak. Artinya, anggaran yang akan kembali ke APBD cukup besar,” imbuh Bupati.

Terpisah, Ketua KPU Wonogiri, Toto Sih Setyo Adi, memastikan akan mengembalikan anggaran ke APBD setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) penundaan pilkada sudah disahkan.

Orang Mudik Saat Wabah Corona, Sultan HB X: Mosok Pulang Enggak Boleh

Dari anggaran KPU senilai Rp32 miliar yang cair baru termin I senilai lebih kurang Rp11 miliar. Serapan anggaran belum mencapai 10 persen lantaran tahapan pilkada yang dilaksanakan belum banyak.

“Setelah Perppu penundaan pilkada disahkan, kami bersama Bawaslu dan Pemkab akan berkoordinasi membahas teknis pengembalian anggaran yang sudah kami terima. Kalau yang belum cair tinggal kembali masuk APBD dengan prosedur yang sudah ditetapkan,” ulas Toto.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho