WISATA PONOROGO : Jadi Desa Wisata, 25 Desa bakal Digelontor Rp25 Juta

Wisata Ponorogo, sebanyak 25 desa di Ponorogo akan ditetapkan sebagai desa wisata.

Madiunpos.com, PONOROGO — Sebanyak 25 desa di Ponorogo akan disiapkan sebagai desa wisata. Masing-masing desa wisata bakal mendapat bantuan pendanaan senilai Rp25 juta pada tahun 2017.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Dinas Pariwisata Ponorogo, Sapto Jatmiko, mengatakan sampai saat ini ada 80 desa yang mengajukan diri untuk menjadi desa wisata. Namun, hanya ada 25 desa yang dianggap memenuhi persyaratan sebagai desa wisata.

Sapto menuturkan desa yang akan ditetapkan sebagai desa wisata harus memiliki potensi alam yang layak dikunjungi, seperti air terjun dan hutan pinus atau sungai. Selain itu, juga melihat partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki.

“Partisipasi masyarakat ini dibuktikan dengan adanya Kelompok Sadar Wisata [Pokdarwis] di masing-masing desa. Kalau tidak punya Pokdarwis tidak akan ditunjuk sebagai desa wisata,” jelas dia kepada Madiunpos.com di ruang kerjanya, Selasa (31/1/2017).

Desa yang ditunjuk sebagai desa wisata, kata dia, minimal dalam satu bulan juga telah dikunjungi seribuan orang. Hal ini menjadi asumsi bahwa desa yang sudah dikunjungi wisatawan itu memang memiliki potensi yang bisa dikembangkan dalam program desa wisata ini.

“Kalau dalam satu bulan hanya dikunjungi seratusan orang, berarti desa itu belum terlalu menarik bagi wisatawan. Untuk itu, kami prioritaskan ke desa-desa yang memang memiliki potensi wisata,” kata Sapto.

Lebih lanjut, Sapto menyampaikan 25 desa tersebut saat ini masih dikaji oleh Pemkab Ponorogo. Beberapa desa yang dimungkinkan mendapat bantuan dana itu adalah Desa Karangpatihan, Desa Wagir Kidul, Desa Jurug, dan beberapa desa lainnya.

Setiap desa tersebut akan diberi dana pengembangan senilai Rp25 juta per desa. Pemkab Ponorogo menyiapkan anggaran senilai Rp625 juta. Setelah nanti desa wisata itu menunjukkan perkembangan, akan diajukan untuk mendapat bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Menurut dia, dana bantuan yang diberikan pemkab diprioritaskan untuk pembangunan fasilitas umum seperti toilet. Alasannya, fasilitas umum merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting di tempat wisata.

“Kami nantinya akan melakukan pembinaan kepada Pokdarwis yang mengelola desa wisata yang ditunjuk. Supaya proses pengembangan desa wisata bisa berjalan sesuai keinginan,” terang Sapto.