SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo berbincang dengan gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri) saat melakukan kunjungan kerja ke Taman Wisata Candi Borobudur Magelang, Jateng, Jumat (29/1/2016). Kunjungan presiden Jokowi dalam rangka Rencana Pengembangan Destinasi Wisata Borobudur dan Badan Pengelola Pariwisata Borobudur. (JIBI/Antara Foto/Anis Efizudin)

Wisata Magelang salah satunya mengandalkan Candi Borobudur.

Semarangpos.com, MAGELANG-Sejumlah kalangan masyarakat sekitar Candi Borobudur Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menyambut positif rencana pemerintah mengembangkan penataan wisata setempat melalui pembentukan Badan Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur.

Promosi BI Rate Naik Jadi 6,25%, BRI Optimistis Pertahankan Likuiditas dan Kredit

“Kami berharap ke depan, badan pengelola itu menjadi pengelola yang baik, mampu mengakomodasi semua kepentingan masyarakat secara adil dan arif,” kata pimpinan komunitas “Warung Info Jagat Cleguk (WIJC)” Borobudur Kabupaten Magelang Sucoro di Borobudur, Sabtu (30/1/2016).

Presiden Joko Widodo, Jumat (29/1/2016) sore, melakukan kunjungan ke Candi Borobudur dilanjutkan rapat terbatas dengan sejumlah pejabat terkait untuk membahas pembentukan Badan Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur sebagai institusi penanggung jawab pengerjaan infrastruktur dan pemasaran wisata candi tersebut.

Sucoro menyebutkan setidaknya ada tiga kepentingan terkait dengan Candi Borobudur yang harus diakomodasi secara baik, yakni Borobudur sebagai candi Buddha tentunya memberi peluang bagi aktivitas umat Buddha, sebagai warisan budaya dunia menjadi daya tarik wisata internasional, dan menjaga kelestarian, serta pemanfaatan Candi Borobudur yang harus menyejahterakan masyarakat sekitar.

“Itu membutuhkan kearifan dalam menarik benang merah. Seperti kami sebagai pencinta seni dan budaya, tentunya berharap agar keberadaan badan itu dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Seni dan budaya di Borobudur menjadi pendukung objek utamanya,” ujarnya.

Pengurus Destination Management Organization Borobudur Umar Chusaeni menyatakan bahwa dalam jangka panjang peranan Badan Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur membuat pengelolaan kepariwisataan setempat menjadi makin maju, terutama mampu menyejahterakan masyarakat sekitar.

“Jangka panjangnya pasti dampaknya bagus untuk masyarakat, tetapi mungkin awal-awalnya harus banyak dikomunikasikan dulu ke semua stakeholder [pemangku kepentingan], terutama para pelaku pariwisata dan tokoh masyarakat karena awalnya pasti ada kesulitan-kesulitan menyamakan persepsi di tengah masyarakat,” kata Umar yang juga Bendahara DMO Borobudur itu.

Ia mengemukakan pentingnya pemerintah menggelar berbagai aksi penguatan kesadaran masyarakat dan berbagai pihak lainnya agar makin peduli terhadap Borobudur dengan kawasannya.

Umar mencontohkan tentang aksi nyata itu, seperti “bersih-bersih candi” secara bersama-sama, lokakarya terkait dengan kebutuhan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia, serta kegiatan budaya dan kesenian.

“Karena hal-hal seperti itu pendukung pariwisata, yang menjadikan Borobudur menjadi berkesan,” katanya.

Pimpinan salah satu peguyuban pedagang di Taman Wisata Candi Borobudur Basiyo mengemukakan bahwa Badan Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat kawasan Candi Borobudur.

Sing mesti [hal yang pasti] bagaimana masyarakat bisa lebih sejahtera. Untuk kondisi sekarang ini, inti pokoknya, ada Candi Borobudur, tetapi masyarakat sekitar belum bisa memanfaatkan secara baik,” ujarnya.

Basiyo yang Ketua Peguyuban Pedagang Lapak dan Kios di Plasa dan Areal Parkir TWCB dengan sekitar 800 anggota itu, juga mengemukakan pentingnya masyarakat memperkuat kebersamaan untuk selanjutnya bersama-sama dengan pemerintah terlibat dalam badan pengelola tersebut.

“Masyarakat harus bersatu untuk masuk dalam badan pengelola. Memang harusnya masyarakat, pemerintah desa, perwakilan pedagang, ikut mengelola. Kekhawatiran pedagang akan digusur atau dipindahkan lagi seperti pengalaman pada tahun 1982, jangan terjadi. Untuk pengembangan dan lain-lainnya, itu boleh, tetapi yang sudah ada, bagaimana ngapik-apik [menjadikan lebih baik],” katanya.

Sebanyak 10 badan pengelola pariwisata akan dibentuk oleh pemerintah, yakni Candi Borobudur dan kawasannya, Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Gunung Bromo, Mandalika, Pulau Komodo, Pulau Wakatobi, dan Pulau Morotai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya