Tutup Iklan
Menkopolhukam Wiranto memberi keterangan terkait perkembangan penanganan bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (1/10). (Antara-Aprillio Akbar)

Solopos.com, SOLO -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan pemilu sudah selesai dan sudah ada hasil https://news.solopos.com/read/20190516/496/992544/kubu-prabowo-emoh-ke-mk-tkn-berarti-terima-hasil-pilpres-2019" target="_blank" rel="noopener">pemenangnya pada 22 Mei 2019. Karena itu Wiranto melarang massa berdatangan ke Jakarta dan ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di hari itu.

Wiranto meminta aparat menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pemilu telah usai dan tidak perlu lagi berbondong datang ke Jakarta. Apalagi masyarakat sedang menjalankan puasa Ramadan.

"Jelaskan ke masyarakat, enggak perlu ke sana. Pemilu sudah selesai, sudah ada hasilnya, percuma ke sana. Puasa lagi, sahurnya di mana, bukanya di mana. Mereka mikir pasti seperti itu," kata Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019).

Wiranto mengajak semua pihak mencegah konflik sosial dan menjaga persatuan pasca-Pemilu 2019. Konflik sosial harus dapat dihindari karena apa pun alasannya merugikan kepentingan bangsa Indonesia yang sedang membangun.

"Konflik sosial bisa memperlambat pembangunan kita, atau bahkan membuat pecah negeri ini," kata Wiranto.

Wiranto tidak menampik pelaksanaan Pemilu 2019 yang kompleks dan rumit ini memicu beberapa kemungkinan konflik, walaupun pelaksanaan pemilu serentak pada 17 April 2019 lalu berlangsung lancar dan damai.

"Misalnya dibayang-bayangi konflik sosial, seperti people power dan tidak ingin memproses secara konstitusi, membangun opini publik dan menimbulkan keresahan," terangnya.

Keberhasilan Pemilu 2019, kata https://news.solopos.com/read/20190516/496/992559/wiranto-peringatkan-warga-aksi-ke-jakarta-22-mei-percuma-lagi-puasa" target="_blank" rel="noopener">Wiranto, merupakan hasil yang seimbang dan paralel dengan bagaimana hukum dapat ditegakkan dan ditaati. "Kita coba kembalikan ke koridor hukum. ‎Undang-undang sudah mengatur bahwa penyelesaian masalah pemilu ditempuh melalui jalur hukum dengan lembaga yang sudah ditunjuk," katanya.

Maka dari itu, dia berharap seluruh pihak, baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat dapat menjaga sinergi dalam merawat dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di pasca-Pemilu 2019.

"Negeri ini bisa eksis selama 74 tahun karena persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Jangan sampai karena perbedaan dalam pemilu ini, persatuan dan kesatuan kita terusik," tutupnya.

Kemenkopolhukam bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2019 membahas Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam rangka merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa pasca Pemilu 2019.

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten