Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah mengatakan membuka pintu dialog untuk mengatasi ketegangan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, pemerintah menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, HAM Wiranto mengklaim dirinya sudah menjalin dialog dengan sejumlah tokoh asli Papua, tokoh adat Papua, hingga perwakilan Papua di DPD dan DPR untuk mencari jalan keluar guna meredam ketegangan di kedua provinsi tersebut.
Promosi Video Uang Hilang Rp400 Juta, BRI: Uang Diambil Sendiri oleh Nasabah pada 2018
Berdasarkan diskusi terbatas yang dilakukannya, sejumlah pihak mengutarakan banyak hal yang harus diperbaiki di Papua dan Papua Barat. Namun, dialog itu menurutnya bisa dilakukan jika situasi keamanan dan ketertiban sudah terkendali.
“Rusuh dihentikan dulu, tenang dulu, maka kita baru dialog. Dialog adalah salah satu kesepakatan, kita tidak bicara referendum. NKRI adalah harga mati,” katanya, seusai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Jumat (30/8/2019).
Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Wiranto, pemerintah menjamin aparat keamanan akan mengutamakan tindakan persuasif, kompromis, dan edukatif untuk meredam ketegangan di Papua dan Papua Barat. Selain itu, Wiranto mengimbau jangan lagi ada demonstrasi yang merusak fasilitas umum.
“Demo anarkis merusak sesuatu, yang itu sebenarnya untuk rakyat? Itu mengkhianati rakyat. Fasilitas itu dibangun untuk rakyat. Beliau [Jokowi] menekankan lindungi itu, terutama masyarakat,” jelas Wiranto.
Terkait jumlah korban dari sejumlah kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Wiranto mengaku belum mendapatkan informasi akurat karena laporan terus berjalan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
