Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto saat konferensi pers di Kemenko Polhukam, Selasa (3/9/2019). (Bisnis-Rayful Mudassir)

Solopos.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membantah Indonesia akan meminta bantuan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengatasi aksi protes di Papua dan Papua Barat.

Pernyataan ini bertolak belakang dari keterangan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut Indonesia ingin mendapatkan support dari AS atas kondisi yang terjadi di Papua saat ini.

Pernyataan itu dikeluarkan Moeldoko berjumpa dengan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk urusan Asia Timur dan Pasific David R. Stilwell di Kantor Staf Presiden, kemarin.

"Tidak ada minta tolong minta tolong. Ini kondisi di negeri kita sendiri. Antarnegara saling menghormati wilayah teritorial negara lain. Tidak dibenarkan suatu negara ikut campur urusan negara lain," katanya di Kemenko Polhukam, Selasa (3/9/2019).

Dia menjelaskan Indonesia menganut kebijakan politik luar negeri bebas aktif dalam hubungan internasional. Namun dirinya tidak menginginkan urusan negara sendiri dicampuri oleh negara lain. "Papua dan Papua barat sah merupakan bagian dari teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia," terangnya.

Di sisi lain, pemerintah menyebut kerusuhan di Papua dan Papua Barat ditunggangi oleh asing. Meski begitu tidak disebutkan secara jelas negara mana yang ikut berada dibalik kerusuhan tersebut.

Pun demikian, Wiranto sempat menuding salah satu orang yang turut menghasut kerusuhan di Papua dan Papua Barat adalah Benny Wenda, Ketua Persatuan gerakan Pembabasan untuk Papua Barat (ULMWP). Benny dituding menggalang sejumlah dukungan dari dunia berkaitan banyak kasus yang dialami oleh masyarakat Papua.

Hingga kini Benny masih berada di Inggris setelah mendapat suaka pada 2002. Dari negara Ratu Elizabeth itu, Benny terus menyuarakan kebebasan untuk Papua atau West Papua.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten