Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan ada rencana demonstrasi berujung pendudukan sejumlah kantor lembaga tinggi negara pada 22 Mei 2019. Menurutnya, rencana aksi seperti itu tidak dibenarkan.
“Adanya rencana dilakukan demo besar-besaran di Jakarta untuk mengepung KPU, Bawaslu, DPR dan Istana, bahkan akan menduduki, adalah tindakan yang keliru,” kata Wiranto di kantornya, Selasa (21/5/2019).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Pemerintah meminta rencana aksi pada 22 Mei di Jakarta dibatalkan. Menurut Wiranto, demokrasi akan ternodai jika aksi seperti yang dia sebut terjadi.
Dia juga menyebut masyarakat harus waspada terhadap kelompok radikal dan teroris yang akan memanfaatkan situasi di ibu kota pada 22 Mei. Menurutnya, ada kemungkinan sejumlah pihak berniat melakukan sabotase pada aksi besok.
“Masyarakat harap tenang, tidak perlu takut, jangan percaya kepada berita negatif yang beredar di media sosial,” katanya.
Aksi di ibu kota pada 22 Mei rencananya dilakukan untuk menyambut tenggat penetapan hasil pemilu 2019. Akan tetapi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan hasil Pemilu 2019 pada Rabu.
Berdasarkan penetapan hasil pemilu 2019 oleh KPU, pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf meraih 85.607.362 suara (55,50 persen). Jumlah itu di atas elektabilitas kandidat nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga sebanyak 68.650.239 suara (44,50 persen).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
