Wawancara dengan Jokowi: Perilaku berbudaya tak bisa instan

Pasangan Jokowi-Rudy sudah memimpin Solo selama enam tahun. Berikut wawancara eksklusif wartawan SOLOPOS, Aries Susanto dengan Walikota Solo, Joko Widodo.

Espos (E): Ada yang menilai sejumlah event besar di Solo selama ini belum membawa dampak langsung bagi masyarakat kelas bawah. Bagaimana tanggapannya?

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Joko Widodo(JIBI/SOLOPOS/dok)

E: Ada yang menilai pembangunan budaya di Solo belum menyentuh perilaku. Benarkah begitu?

J: Membangun perilaku berbudaya memang tak bisa instan. Namun, kita sudah memulainya. Dan akan terus dimulai. Pada tahap kesenian budaya, sekarang mulai tumbuh seni budaya yang berakar di kampung-kampung. Ini perlahan menunjukkan adanya kesadaran masyarakat. Pada tahapan budaya yang paling fundamental, yakni perilaku sopan santun juga sudah dimulai di pasar-pasar tradisional. Pedagang diajak murah senyum, ramah dan mengucapkan terima kasih kepada pembeli.

E: Ada yang menilai, APBD tak berpihak warga miskin. Apakah benar seperti itu?

J: Bandingkan saja, dulu anggaran untuk kesehatan hanya Rp 1,4 miliar, sekarang Rp 19 miliar. Anggaran untuk pendidikan dulu hanya Rp 3,4 miliar, sekarang Rp 23 miliar. Program makanan tambahan dulu hanya Rp 1,4 juta sekarang Rp 25 juta. Tiap tahun, APBD terus mengalokasikan untuk revitalisasi pasar tradisional, pasarnya rakyat kecil dan pembangunan kantong-kantong PKL. Kalau saya ambil enaknya, mending buat mal saja kan? Lalu di mana-mana dibangun taman cerdas, membuka night market, serta open space buat warga semua Solo.

E: Soal komposisi penganggaran APBD Kota Solo? Apakah sudah berimbang?

J: Memang APBD kita belum ideal karena untuk belanja tak langsung dan gaji pegawai masih 61,39 %. Idealnya memang di bawah 50%. Namun, kita masih lebih untung ketimbang kabupaten lainnya yang di atas 70% bahkan ada yang di atas 80%. Komposisi APBD kan juga dipengaruhi kebijakan pusat, mulai kenaikan gaji, dan kenaikan tunjangan. Jadi, kita tak bisa berbuat apa-apa.

E: Soal nasib railbus dan BST serta bus tumpuk Werkudara jika tak ada subsidi APBD?

J: Selama belum ketemu harga tiketnya, ya tak bisa mengukur masa depan railbus. Tapi jika sudah terukur, pasti bisa mandiri. BST contohnya, sekarang itu sudah bisa berdiri sendiri tanpa subsidi. Railbus itu ke depannya juga begitu kalau sudah ketemu harga tiketnya. Yang jelas, kalau ada subsidi bukan dengan APBD, tapi dari pihak ketiga atau pusat. Kita pasti bisa.