Solopos.com, JAKARTA–Pemerintah fokus dalam pendistribusian minyak goreng curah hingga mencapai harga Rp14.000 per liter.
Program Minyak Goreng Rakyat yang menjadi program pendistribusian minyak goreng itu sudah tersebar di 1.200 lokasi.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan program Minyak Goreng Rakyat itu merupakan sinergi BUMN Holding Pangan ID Food dan pendistribusiannya menggunakan aplikasi platform digital.
Direktur Utama Holding pangan ID Food Frans Marganda Tambunan mengatakan platform digital pendistribusian minyak goreng curah terintegrasi ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendukung pemerintah dalam menjaga ketersediaan minyak goreng.
Frans melanjutkan aplikasi ini diciptakan untuk kemudahan pedagang, pengecer hingga konsumen dalam menjual dan membeli minyak goreng.
Baca Juga: Menkop: Koperasi Bisa Produksi Minyak Goreng Sendiri, Ini Tujuannya
Fitur layanan minyak goreng ini tersedia di aplikasi Warung Pangan yang dikelola anak usaha Holding PT Perusahaan Perdagangan Indonesia kolaborasi dengan PT Rajawali Nusindo, produsen, distributor dan Asosiasi Pedagang.
“Jadi melalui aplikasi terintegrasi ini, setiap pedagang atau pengecer minyak goreng curah akan didistribusikan minyak goreng 200 liter per hari dari ID Food, kemudian pengecer tersebut dapat bertransaksi penjualan langsung ke konsumen secara online, maksimal pembelian 2 liter minyak goreng curah untuk setiap konsumen per hari, harga per liter pun disesuaikan HET Pemerintah yaitu 14.000/liter,” ungkap Frans.
Sebelumnya, para petani sawit menggelar aksi demontrasi terkait larangan ekspor minyak goreng dan CPO di Istana Negara, Jakarta, Selasa (17/5/2022).
Selain digelar di Istana Negara, Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung menyatakan Aksi Keprihatinan Petani Sawit Indonesia juga bakal digelar serentak di 22 provinsi dan 146 kabupaten/kota.
Baca Juga: BUMN Salurkan Minyak Goreng Curah Rp14.000/Liter di 5.000 Lokasi
Dalam aksi yang digelar hari ini, para petani sawit membawa 5 tuntutan kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tuntutan pertama adalah, Apkasindo meminta Presiden Jokowi untuk melindungi 16 juta petani sawit yang terdampak penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit sebesar 70% di 22 provinsi produsen sawit.
Gulat mengatakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO telah berdampak langsung kepada anjloknya harga TBS kelapa sawit di seluruh Indonesia, terkhusus sentra perkebunan kelapa sawit.
Apkasindo mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang larangan ekspor sawit dan minyak goreng.
“Kami meminta Presiden untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk minyak goreng sawit (MGS) serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit,” kata Gulat dalam keterangannya, Senin (15/5/2022).
Gulat mengatakan saat ini dari 1.118 pabrik sawit se-Indonesia paling tidak 25% pabrik telah menghentikan pembelian TBS sawit petani. Ini terjadi setelah harga TBS petani sudah anjlok 40%-70% dari harga penetapan Disbun dan ini terjadi secara merata sejak larangan ekspor 28 April lalu.
“Kami berpacu dengan waktu karena sudah rugi Rp11,7 triliun sampai akhir April lalu, termasuk hilangnya potensi pendapatan negara melalui Bea Keluar, terkhusus Pungutan Ekspor dimana sejak Februari sampai April sudah hilang Rp3,5 Triliun per bulannya,” ujarnya.
Berita telah tayang di Bisnis.com berjudul Mendag Tak Ingin Buru-Buru Cabut Larangan Ekspor CPO, Ini Alasannya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
